oleh

Terancam Hangus, 6 Juta Suara Pemilih Belum Rekam Data E-KTP

KICAUNEWS.COM – Pemerintah mengancam akan memblokir enam juta data kependudukan warga dewasa yang belum melakukan perekaman data E-KTP. Jika jadi diblokir, maka enam juta suara itu terancam hangus dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, akan memberi waktu hingga 31 Desember 2018, agar warga yang sudah cukup umur itu merekam data diri mereka. “Apabila sampai 31 Desember 2018 belum merekam, maka akan kami sisihkan datanya, akan kami blokir,” ujar Zudan.

Zudan memaparkan, saat ini ada sekitar 10,5 juta penduduk yang belum merekam data E-KTP. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta adalah penduduk dewasa. Sedangkan sisanya adalah penduduk yang akan berusia 17 tahun pada April 2019, saat Pemilu gelar.

Jika diblokir maka mereka tak punya hak pilih dalam pemilihan. “Kalau diblokir kan berarti tidak punya KTP, karena belum rekam. Berarti tidak bisa milih karena belum merekam,” kata Zudan.

Selain itu, mereka juga tak bisa memperoleh layanan lain seperti rekening bank, BPJS, atau lainnya. Ia menjamin, ketersediaan blangko E-KTP mencukupi. Menurutnya, hingga Desember 2018 masih tersedia 7,9 juta keping.

“5,9 juta ini ada di Dukcapil, yang beredar di daerah sekitar 2 juta keping, jadi total ada 7,9 juta keping,” katanya.

Tapi jumlah blangko ini tak menjamin distribusinya bagus. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Dinas Kependudukan setempat meminta suplai blangko E-KTP sebanyak 30 ribu lembar. Senin kemarin, hanya dikirimi 8 ribu lembar. Padahal, stok aman blangko bagi mereka adalah 1-2 ribu keping.

Sedangkan untuk calon pemilih yang pada 1 Januari 2019 hingga hari pencoblosan mencapai usia 17 tahun, Zudan menyarankan tetap diberikan hak pilih walau hanya berbekal surat keterangan perekaman E-KTP (Suket). Mereka yang bakal berusia 17 tahun itu jumlahnya mencapai 5.035.887 jiwa.

Baca juga :  Himbau Security Perusahaan Antisipasi C3 Dan Bahaya Covid-19

Zudan paham hal ini tak sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Dalam pasal 348 aturan itu, E-KTP menjadi syarat bagi warga agar dapat menggunakan hak pilih.

Tapi perekaman data hingga bisa memperoleh lembar E-KTP bukan hal yang cepat dan mudah.
“Jadi cukup dimuat atau dituliskan bahwa yang bersangkutan ada datanya di dalam database kependudukan,” ungkap Zudan.

Usul Zudan ini selaras dengan ide Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Minggu (16/9/2018) lalu, Arief menyarankan agar mereka bisa menyalurkan hak politiknya walau hanya berbekal Suket. “Nah tadi usulannya KPU, boleh pakai suket (surat keterangan) untuk yang sekarang belum usia 17 tahun ini,” pungkas Zudan.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru