oleh

Soal Wagub DKI Jakarta, Gerindra dan PKS Masih Berdebat

KICAUNEWS.COM – Sekitar satu bulan setelah Sandiaga Uno melepas jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju menjadi calon Wakil Presiden RI, kursi tersebut masih lowong. Hingga Selasa (18/9/2018), partai Gerindra dan Partai Keadilan Sosial (PKS) belum sepakat.

Sandiaga secara resmi mundur dari kursi Wagub setelah membacakan suratnya dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 27 Agustus. Adapun suratnya, termasuk untuk Gubernur DKI Anies Baswedan, ditandatangani Sandiaga pada 10 Agustus 2018.

Dan selepas pengunduran diri Sandiaga itu, teka-teki penggantinya langsung bergulir. Gerindra dan PKS sama-sama merasa paling berhak mengajukan wakil karena dua partai itu kebetulan mengusung pasangan Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

Perkembangan terbaru, Senin (17/9), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Mohammad Taufik mengaku sudah ditunjuk partainya untuk menjadi calon Wagub DKI. Taufik menyebutkan penunjukkan dirinya melalui rapat pimpinan DPD. “Ya sudah keputusan di rapim DPD, saya yang maju,” kata Taufik.

Namun, ini belum final. Keputusan itu baru di tingkat DPD sesuai klaim Taufik kendati ia sudah melapor ke Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga calon Presiden RI. Taufik pun optimistis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra akan merestui dirinya. “Saya sudah lapor, responnya ketawa aja Pak Prabowo,” ucapnya.

Taufik menyarankan agar PKS juga mengajukan calonnya secara mandiri. Jadi nanti, masing-masing calon Wagub DKI akan bertarung melalui voting dalam rapat paripurna DPRD DKI. “(Gerindra dan PKS) nyalonin satu-satu saja, kan lebih bagus. Kemudian serahkan di DPRD, tanding di DPRD,” tutur Taufik.

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyiratkan sosok calon Wagub DKI masih dibicarakan dengan PKS sebagai partai koalisi. Sejauh ini Gerindra pun belum memutuskan siapa yang akan diajukan.

Baca juga :  Datang Ke Ruangan Fahri Hamzah, OSO Tawarkan Sekjen Hanura ?

Soal Taufik, Ahmad dikutip beritagar.id, Selasa (18/9), menyatakan itu hanya sebatas usulan dari DPD DKI Partai Gerindra dan belum menjadi suara partainya. Suara akhirnya akan keluar dari Prabowo selepas berbicara dengan PKS.

Ahmad mengatakan Prabowo dan PKS bertemu pada Selasa (18/9) malam. “Saya kira kita, pokoknya pembicaraan itu (Wakil Gubernur DKI Jakarta) akan bergantung pada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan pimpinan PKS,” ucapnya.

Alotnya pembicaraan soal sosok Wagub DKI penerus Sandiaga tak lepas dari sikap masing-masing partai. Gerindra dan PKS meyakini bahwa kader masing-masing paling pas untuk mendampingi Anies di kursi DKI 2.

Bahkan PKS mengklaim ada perjanjian kursi Wagub DKI akan diserahkan ke mereka. Itu sebabnya PKS berharap Gerindra legowo menyerahkan kursi Wagub DKI agar memperkokoh koalisi pada Pilpres 2019.

“Ada tujuan yang lebih besar, memperkokoh koalisi untuk kemenangan presiden. Salah satu cara memperkokoh itu adalah dengan calonnya satu aja dari PKS didukung PKS sama Gerindra,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, Senin (17/9).

Suhaimi pun mengatakan bakal berbicara dengan Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI. Meski begitu Taufik tak sepakat.

Menurut politikus yang pernah dipenjara akibat kasus korupsi ini, kekuatan koalisi untuk Pilpres 2019 tak terpengaruh oleh siapa yang berhak menduduki kursi Wagub DKI. Itu sebabnya Taufik kukuh maju dan memperebutkan suara voting dalam DPRD DKI.

Sejauh ini PKS sudah menyiapkan enam sosok untuk diajukan sebagai calon Wagub DKI. Mereka adalah Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS), Ahmad Heryawan (mantan Gubernur Jawa Barat), Ahmad Syaikhu (mantan Wakil Wali Kota Bekasi), Nurmansjah Lubis (anggota DPR), Ketua DPW PKS DKI Syakir, dan Suhaimi.

Baca juga :  RT RW Kelurahan Pedurenan Masa Bakti 2019-2022 Resmi Dilantik

Karena sudah ada enam nama itu dan urusannya masih dibicarakan dengan Gerindra, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar partai tersebut tidak lagi mengeluarkan wacana ke publik.

“Saya harap rekan-rekan di Gerindra untuk menyelesaikan masalah dengan pimpinan tertinggi mereka dan tidak perlu berwacana terlalu banyak di publik,” ujar Hidayat. (HM)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru