oleh

Kualitas Demokrasi di Tahun Politik, Menjadi Catatan

KICAUNEWS.COM – Tahun politik di Indonesia kali ini berlangsung cukup lama, dua tahun. Pada 2018, sebanyak 171 daerah terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, menyelenggarakan pilkada serentak tahap III.

Sebelum pilkada 2018 tuntas, tahapan pileg dan pilpres 2019 sudah berlangsung. Seperti lazimnya, setiap kali datang tahun politik, selalu dibarengi dengan naiknya suhu politik.

Sudah bisa diduga tensi dan ketegangan politik kali ini akan berlangsung dalam durasi waktu yang cukup panjang. Apalagi 2019 adalah untuk pertama kalinya pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung simultan.

Sekalipun pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi, namun pesta tak selalu berlangsung dan berakhir indah. Pengalaman pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, masih membekas ekses buruknya, terutama di Pilkada DKI Jakarta.

Kontestasi politik diwarnai dengan praktik yang tidak elok, dari hoax, ujaran kebencian sampai mengusung isu SARA. Buntutnya akhir pilkada bukanlah akhir perseteruan antar pendukung.

Polemik dua kekuatan menyikapi hampir semua kebijakan kepala daerah baru, sudah sampai pada titik yang tak lagi bisa dibilang kritik membangun. Buntutnya bisa diduga, pemerintahan berjalan tidak efektif, karena energi cukup terkuras untuk berdebat, bukan berbuat.

Dari berbagai percakapan media sosial, kita bisa membaca bahwa praktik penggalangan dukungan dan pemenangan pilkada seperti yang terjadi di Pilkada DKI, akan direplikasi di daerah lain. Utamanya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Proses demokrasi hanya dimaknai dengan memenangkan kontestasi, dengan cara apa pun. Ukuran suksesnya pun sederhana, tokoh yang diusung jadi pemimpin. Kualitas demokrasi yang demikian, tentu jauh dari nilai hakiki demokrasi.

Apa boleh buat, itu semua adalah praktik demokrasi yang tengah kita alami. Demokrasi yang sah secara prosedural. Sekalipun bila dimaknai dari kacamata demokrasi substantif, masih jauh panggang dari api.

Baca juga :  Hadapi Tahun Politik, Relawan Roemah Djoeang Kecamatan Koja Gelar Konsolidasi

Demokrasi substantif bisa jadi baru sebatas kerinduan. Mimpi untuk mencapai demokrasi yang berfokus pada kepentingan rakyat mungkin saja bisa terwujud. Namun syaratnya, para pihak perlu memastikan proses pemilu yang bebas dari politik uang dan kampanye negatif yang berisi ujaran kebencian serta membawa isu SARA.

Para calon kepala daerah, calon anggota legislatif, serta calon presiden dan wakil presiden pun harus menyadari kehadiran mereka adalah untuk kepentingan bangsa. Bukan sekadar kepentingan partai pengusung dan kelompok pendukungnya.

Salah satu ukuran demokrasi substantif adalah hadirnya kebijakan politik yang imparsial yaitu berkerakyatan, menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, berkeadilan, dan memiliki perhatian khusus terhadap rakyat yang kurang beruntung.

Terperangkapnya kita dalam jebakan praktik demokrasi prosedural ini, tak lepas dari gagalnya parpol melaksanakan UU Parpol, khususnya pendidikan politik terhadap masyarakat maupun kadernya. Parpol juga lemah dalam kaderisasi.

Pada setiap pileg kita bisa menyaksikan bagaimana parpol kekurangan kader yang layak untuk dijadikan calon legislator. Rekrutmen dalam waktu yang pendek, pada akhirnya memunculkan kader instan dari figur-figur populer, tapi minus ideologi partai, bahkan tak sedikit yang tidak begitu paham dengan politik.

Begitu pun saat pilkada. Parpol juga terlihat kekurangan kader yang layak diusung menjadi calon kepala daerah. Memang di beberapa daerah muncul tokoh nonparpol yang bagus reputasinya, yang kemudian didukung parpol.

Tapi harus diakui, masih lebih banyak figur yang diusung parpol adalah tokoh yang memiliki kemampuan untuk memikul biaya politik dalam pemenangan pilkada. Munculnya figur seperti ini jelas aromanya adalah transaksional.

Kelangkaan figur dan gagalnya parpol dalam melakukan kaderisasi ini disinyalir oleh ICW sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi politik. Mereka yang terpilih secara transaksional, melakukan korupsi untuk menarik kembali modal politik yang sudah dikeluarkan ketika menjadi caleg atau pun calon kepala daerah.

Baca juga :  Desa Karangsari Sukses Terapkan DD dan ADD Sesuai Juklak & Juknis

Pada akhirnya integritas parpol yang tercoreng dengan pola rekrutmen dan kaderisasi model seperti ini. KPK pun melihat dengan kacamata yang sama dengan ICW. Bahkan KPK punya ide untuk membuat panduan rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik untuk mencegah munculnya persoalan integritas partai.

Tidak bisa dibantah, korupsi politik menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Evaluasi 2017 oleh KPK menyebutkan sepanjang 2017 ada 20 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD, 1 kasus melibatkan gubernur, dan 11 kasus melibatkan wali kota/bupati atau wakilnya.

Kita tentu berharap, tahun politik yang berlangsung hingga tahun depan, tak sekadar dimaknai sebagai tahun kontestasi untuk menemukan kepala daerah, DPR, DPRD, DPD juga Presiden dan Wakil presiden; tapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang tidak hanya berfokus pada prosedural, tapi juga demokrasi yang lebih substantif. (Tagar).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru