oleh

Ketika Politik Begitu Mengerikan

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM –Mengakui Pancasila sebagai dasar negara artinya mengakui perbedaan,  baik perbedaan yang lahir karena pandangan politik, kesukuaan, adat istiadat hingga agama.

Tugas manusia Indonesia yang mengaku berpancasila ialah menghormati perbedaan tersebut,
Bukan sebaliknya. Membantai minoritas atas nama mayoritas. Ataupun mengkerdilkan pihak yang bersebrangan dengan kelompoknya.

Komitmen bernegara pun harus diwujudkan dengan menjunjung tinggi perbedaan. Termasuk dalam konteks politik. Sebab, menjelang Pemilu 2019, aroma penyeragaman terhadap sebuah pandangan nampak makin mengerikan.

Salah satunya dengan kerasnya penolakan dari pihak-pihak tertentu, terhadap pandangan politik bagi mereka yang dianggap oposisi.

Bahwa demokrasi menjadi sistem politik berbangsa dan bernegara memang benar adanya. Sayangnya, demokrasi itu masih sebatas jargon tanpa substansi di dalamnya.

Lihatlah prilaku kelompok yang menentang berbagai ekspresi politik yang bersebrangan dengan penguasa hari ini mereka kelak dibully dan diintimidasi.

Padahal, inti dari sebuah Negara demokrasi ialah negara menjamin pikiran lain kelompok atau individu untuk berbeda. Karena sudah dari sononya demokrasi lahir karena perbedaan sebagaimana disinggung diatas.

Antara aku dan kamu, pasti berbeda. Antara kita dan mereka, juga berbeda. Singkatnya, demokrasi tidak akan melahirkan  keseragaman. Sebaliknya, demokrasi merayakan keragaman dalam satu persatuan. Sedangkan otoriter kebalikannya.

Siapapun kelompok yang berbeda dengan penguasa atau kelompok masyarakat, akan disikat. Melihat kecendrungan yang terjadi sekarang,  muncul pandangan bahwa rezim saat ini amat dekat dengan prilaku otoritarian tersebut.

Contoh pelarangan yang cukup fenomenal ialah pelarangan dakwah Ustadz Abdul Somad di berbagai daerah dari beberapa ormas Islam.

Penulis bukan jamaah UAS, inisial akrabnya. Dalam konteks ini, ketidaksetujuan penulis ialah pelarangan dan intimidasi dakwah seorang Ustadz kepada jamaahnya.

Perilaku ini merupakan ciri dan watak sebuah masyarakat anti Pancasila. Pelarangan dakwah tentu berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang masih bertumbuh.

Termasuk dalam kehidupan beragama saat ini. Karenanya, berbagai tindakan serta kebijakan yang bertujuan mengerdilkan demokrasi baik dalam konteks agama dan politik harus ditentang dan dilawan.

Selama tidak ada aturan yang dilanggar, maka siapapun warga negara berhak mendapatkan pengakuan serta perlindungan dalam kehidupan beragama, sikap berpolitik dan juga sosialnya.

Sejalan dengan logika tersebut, dalam konteks demokrasi, sistem demokrasi mentolerir tumbuhnya kehidupan beragama dari sisi lainnya. Hanya Negara otoriterlah yang membatasi kebebasan beragama.

Demokrasi tanpa Isi

Kondisi perpolitikan akhir-akhir ini memang demikian panasnya. Namun bukan berarti akal waras dimatikan. Demokrasi Indonesia memang masih jauh dari kata sempurna.

Atau sederhananya baru demokrasi permukaan,  belum menyentuh dasar-dasarnya. Ciri demokrasi permukaan ialah bahwa segala perbedaan masih dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Sehingga siapapun yang berbeda dengan mayoritas, maka musuh.

Ciri lainnya ialah demokrasi berhias gosip dan rumpi. Negatif campaign dan black campaign tak lagi beda. Masing-masing bangga dengan politik buka kartu.

Kekurangan musuh dibesarkan, keunggulan musuh sebisa mungkin dibumi hanguskan. Demokrasi pun menjadi demokrasi yang dangkal serta banal. Kering tanpa isi.

Akhirnya, yang terpilih adalah politisi jago rumpi dan tebar pesona. Jago menjilat keatas, tetapi tajam ke bawah (menguras rakyat dengan kebijakan). Jago memanipulasi data tapi tak pandai bekerja untuk warga.

Disinilah fenomena demokrasi dangkal menemukan pembenarannya. Begitupula dengan gorengan isu yang berkembang akhir-akhir ini ikut menambah panjang daftar rumpi ketimbang gagasan atau program kandidat.

Seolah yang satu benar, satu lagi salah. Aku yang terbaik, kamu yang terbodoh. Aku yang jujur, kamu yang bohong. Karena itu, agar demokrasi tidak menjadi dangkal dan kering tanpa isi.

Kedewasaan berdemokrasi harus terus digelorakan. Sebab demokrasi Indonesia (seharusnya) bukan demokrasi yang menggandeng intimidasi.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang meninggikan hak serta kehendak bebas masing-masing Individu untuk menyuarakan sikap politiknya.

Tidak boleh ada yang melarang selama aturan yang ada tidak dilanggar. Sudah waktunya pemilu 2019 menghadirkan wacana keunggulan dalam bentuk perayaan pada akal pikiran.

Sudah waktunya pula pemilu 2019 kaya akan gagasan bukan gosip kacangan. Pemilu 2019 harus diisi dengan penajaman program yang ditawarkan kandidat untuk menghadapi revolusi teknologi selama lima tahun kedepan.

Apabila kekayaan wacana serta gagasan yang dijadikan panglima, maka rakyat pasti tercerahkan. tentunya akan terpilih politisi yang mumpuni menghadapi tantangan zaman kedepan. Bukan justru sebaliknya, masyarakat dipertontonkan politik dalam kacamata yang sangat mengerikan.

Rudy Gani
Penulis Adalah Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Jabotabeka Banten Periode 2010-2012.

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru