oleh

ICMI Muda Jakarta Timur, Gelar Diskusi Politik dan Kekuasaan 

JAKARTA,KICAUNEWS.COM –Momentum Tahun Baru Islam 1440 H , ICMI Muda Jakarta Timur yang di ketuai oleh Rofiatul Fitriah,S.Ag,M.Pd akan menggelar diskusi dengan tema Politik dan Kekuasaan dalam Pandangan Cendekiawan Muslim.

Menampilkan Narasumber di antaranya yakni Wage Wardana ( Ketua KPU Jakarta Timur ),Dwi Rio Sambodo,M Thamrin,A Sa’dudin dan keynote speaker Ahmad Thib raya dan Prof Jimly Asshiddiqie .

Acara ini akan di gelar pada hari Selasa,1 Muharram 1440 H atau bertepatan dengan tanggal 11 September 2018 M bertempat di STAI Azziyadah jl Tanah 80 ,Klender Jakarta Timur .

Acara ini juga akan di hadiri oleh DR Aziz Khafia selaku ketua ICMI Muda DKI Jakarta.

Dalam momentum ini juga akan di Lantik pengurus ICMI Muda Jakarta Timur,jadi ini acara perdana dalam kepengurusan ICMI Muda Jakarta Timur kata Fitri selaku Ketua ICMI Muda Jaktim.

Tentang Politik dan Kekuasaan

Intinya kita berbicara mengenai politik dan kekuasaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mengelola negara

Serta akan bicara mengenai mekanisme pemilu ,sebagai salah satu cara untuk menegakkan demokrasi dalam republik ini.

Pengertian Politik yang Benar (Sesuai Dengan Syara)
Politik, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi “netral”.
Adapun definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (khalifah) maupun kelompok atau individu rakyat.
Rasulullah SAW bersabda:
“Adalah Bani Israel, para Nabi selalu mengatur urusan mereka. Setiap seorang Nabi meninggal, diganti Nabi berikutnya. Dan sungguh tidak ada lagi Nabi selainku. Akan ada para Khalifah yang banyak” (HR Muslim dari Abu Hurairah ra).
Hadits diatas dengan tegas menjelaskan bahwa Khalifahlah yang mengatur dan mengurus rakyatnya (kaum Muslim) setelah nabi saw. hal ini juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah:
“Imam adalah seorang penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya”.
Jadi, esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Adapun hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imam al-Ghajali: “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”.
Berbeda dengan pandangan Barat politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurusi rakyat. Hal ini bisa kita dapati dari salah satu pendapat ahli politik di barat, yaitu Loewenstein yang berpendapat “politic is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).

Wajib Berpolitik Bagi Setiap Muslim
Berpolitik adalah kewajiban bagi setiap Muslim baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil yang menunjukkan itu antara lain:
Pertama, dalil-dalil syara telah mewajibkan bagi kaum Muslim untuk mengurus urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebagai pelaksana praktis hukum syara, Allah SWT telah mewajibkan adanya ditengah-tengah kaum Muslim pemerintah Islam yang menjalankan urusan umat berdasarkan hukum syara. Firman Allah SWT yang artinya:
“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS. Al-Maidah [105]:48)
kedua, syara telah mewajibkan kaum Muslim untuk hirau terhadap urusan umat sehingga keberlangsungan hukum syara bisa terjamin. karenanya dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa (muhasabah li al-hukkam). Kewajiban ini didasarkan kepada Firman Allah SWT yang artinya:
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran [03]: 104

Pada Tanggal 17 April 2019 di negara kita Indonesia akan di adakan Hajatan Besar demokrasi yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ,oleh karena nya dalam diskusi ini kita undang Wage Wardana selaku Ketua KPU Jakarta Timur yang nanti akan jelaskan tentang kepemiluan,semoga Allah melancarkan acara ini,Aamiin ( A W )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru