oleh

Kota Layak Pemuda di Tangerang Selatan, Jadi Polemik ?

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM – Potret gerakan-gerakan pemuda sejak abad XX di Indonesia, hadir bukan karena proses yang cepat dan langsung besar, akan tetapi ada proses panjang.

Hal ini juga bukan hanya terjadi dalam kilasan sejarah pemuda di Indonesia, namun juga di negara-negara Asia lainnya. Secara struktural mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi dikalangan pemuda, sejatinya banyak dipengaruhi oleh masuknya ide-ide baru, sistem Pendidikan, Industrialisasi, Urbanisasi, Disintegrasi, Teknologi baru dan masih banyak hal-hal lain yang ikut mempengaruhinya.

Disisi lain, Undang-Undang (UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, secara gamblang menjelaskan, Pemuda adalah warga negara Indonesia, yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun, sampai 30 tahun.

Secara umum, pemuda merupakan salah satu elemen bangsa yang selalu berada pada garda terdepan, dalam menghadapi berbagai persoalan umat dan bangsa ini. Dalam sejarahnya, pemuda ini juga selalu melahirkan berbagai pemikiran dan gerakan yang segar, menuju perubahan dan perbaikan bagi bangsa Indonesia.

Tepat pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kota Padang, Sumatera Barat, Pemerintah Pusat melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi menyematkan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Layak Pemuda di Indonesia (KLP).

Penyematan itu disampaikan langsung oleh Imam Nahrowi dalam acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 89. Disisi yang lain, penyematan Kota Layak Pemuda untuk Tangerang Selatan ini banyak menimbulkan polemik dan menuai banyak pertanyaan.

Tentu saja, pertanyaan pertama yang muncul adalah, Kenapa Tangerang Selatan bisa dianugerahi Kota Layak Pemuda, ?. Kedua, Apa yang menjadi penyebab Kota Tangerang Selatan ini, bisa mendapatkan sematan tersebut. ?

Sementara, setiap kebijakan dan program kerja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sama sekali belum menyentuh pada wilayah kepemudaan.

Sejauh ini, bila boleh jujur sudah sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan melibatkan organisasi kepemudaan, dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya saja Musrembang.

Sebagai pemuda, tentu saja kita tidak boleh larut dalam pertanyaan diatas. Akan tetapi ada persoalan yang harus sama-sama dibenahi, dengan cara memberikan solusi-solusi kongkret kepada pemerintah.

Agar penyematan Pemerintah Pusat soal Pemuda, benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 33 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan telah dijelaskan bahwa.

“Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud, berbentuk antara lain: Centra Pemberdayaan Pemuda, Koperasi Pemuda, Pondok Pemuda, Gelanggang Remaja, Pemuda dan Mahasiswa; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda”. Hal itu dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2).

Bunyi Perwal No 33 Tahun 2017 dalam hal ini sangat jelas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diharuskan membangun Prasarana dan Sarana. !. Belum lama ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga merespon dengan cepat sematan Kota Layak Pemuda tersebut.

Sambutan itu diejawantahkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan 2018. Dalam pelaksanaannya, Raperda ini juga masih jalan di tempat, dan belum final dibahas oleh pemerintah.

Sepanjang pembahasan, hampir semua organisasi Kepemudaan ikut terlibat, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, sekalipun pembahasan Raperda ini hanya sebatas seremonial.

Ada banyak hal, kenapa pada akhirnya pembahasan Raperda Kepemudaan ini hanya seremonial. Pertama, melihat isi Raperda Kepemudaan, yang menurut pandangan penulis, tidak banyak menyentuk tentang apa itu peran dan fungsi pemuda dalam mengawal pembangunan di Tangerang Selatan.

Kedua, dalam isi Raperda Kepemudaan tersebut, hanya normatif yang menjadi pembahasan. Sejauh pengamatan penulis, Raperda Kepemudaan tersebut, tidak membahas secara rigit soal Bonus Demografi yang saat ini menjadi analisa dan kajian dunia.

Ketiga, kurangnya pelibatan secara konsep yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kepada organisasi kepemudaan. Artinya, selama prosesi pembahasan Raperda Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan hanya sebatas diberikan naskah.

Padahal seharusnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, memberikan ruang dan tugas kepada semua Organisasi Kepemudaan, agar mengkaji dan menggodok isi Raperda tersebut, dengan banyak perspektif. Baik dalam perspektif Sosiologis, Filosofis, Ideologi, Sosial, Politik dan lain sebagainya.

Selain tiga hal itu, Pembahasan Raperda Kepemudaan ini juga terkesan lambat, saat ini sejauh yang saya ikuti, pembahasan Raperda Kepemudaan di Tangerang Selatan ini masih belum final, dan belum di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan.

Melihat hal itu, tentu saja penulis berharap kepada semua stakholder Pemerintah Kota Tangerang Selatan, harus secepatnya merampungkan Raperda Kepemudaan ini menjadi Perda.

Hal ini penting untuk dilakukan agar, Komitmen Pemerintah Kota Tangsel tidak hanya buih kosong. Selain soal Raperda yang dibahas untuk menjadi Perda, prosesi penganggaran dana untuk Dinas yang bersangkutan juga, seharusnya bisa lebih diperhitungkan secara matang dan di prioritaskan, supaya berjalan berimbang.

Kedepan, penulis juga berharap, untuk semua pemangku kebijakan di Kota Tangerang Selatan, bisa lebih akomodatif dalam merespon perkembangan zaman. Dalam arti, generasi muda dan generasi tua, bisa berjalan beriringan agar dapat membangun sinergitas dalam setiap agenda pembangunan.

Dalam kalimat akhir tulisan ini, penulis juga ingin mengutip seruan salah satu tokoh tentang bagaimana kekuatan Pemuda. ‘Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia’.

Tharlis Dian Syah Lubis. S.Farm
Penulis Adalah Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, Periode 2018-2019

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru