oleh

Politik Liberal dan Gerakan Ganti Presiden

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM – Seharusnya ketika tagar #2019GantiPresiden dilarang, tagar yang sama versi kubu sebelah #Jokowi2Periode juga harus dilarang. Baik oleh Kepolisian, kelompok pro demokrasi maupun gerakan civil society yang secara obyektif netral tanpa keberpihakan.

Sayangnya, fakta berkata lain. Justru gerakan ganti presiden yang lebih banyak mengalami  pelarangan (Baca: penindasan).

Sedangkan kelompok yang pro Jokowi 2 periode terkesan didiamkan. Tidak hanya satu kali, bahkan dalam setahun ini, sudah beberapa kali aksi persekusi dilakukan.

Tentu saja kejadian tersebut disayangkan. Lalu, adakah implikasi persekusi gerakan ganti presiden secara politis bagi penguasa hari ini? Tentu saja ada.

Secara politis kejadian tersebut berdampak kepada citra kepemimpinan Jokowi-JK. Bahwa ditengah tumbuhnya demokrasi yang sejuk dan dewasa, kejadian penghadangan aktivis 2019 ganti presiden justru memundurkan semangat demokrasi yang seolah-oleh diaminkan penguasa.

Argumentasi pembiaran kasus yang menimpa Neno, Ahmad Dhani dkk itu ialah dengan menegaskan bahwa posisi aparat benar dan kelompok ganti presiden salah.

Tak cukup disitu, Juru Bicara Istana pun menilai bahwa gerakan ganti presiden 2019 adalah gerakan makar. Lengkaplah bagaimana Negara melalui aparatusnya (Polisi) dan Politisinya (lingkaran Istana) memframing gerakan 2019 ganti presiden sebagai tindakan makar.

Padahal, dalam konteks liberlisme politik yang saat ini dijalankan oleh kita semua, pemilih itu ibarat raja.

Dalam konteks ini, pemilih mempunyai kehendak bebas untuk memilih atau tidak memilih pemimpin yang dihadirkan dari sebuah sistem perpolitikan. Termasuk dalam menyebarkan gerakan seperti yang dilakukan oleh Neno dkk.

Dalam konteks liberlisme politik itu juga, hak-hak pemilih untuk melakukan berbagai gerakan yang bersandarkan pada konstitusi harus dijaga dan dirawat khususnya oleh aparat.

Sebab, keberpihakan aparat dalam sebuah kontestasi politik bagi Negara penganut sistem liberal diharamkan.

Fenomena penghadangan, pengusiran serta persekusi yang dilakukan oleh kelompok civil society yang kemudian dibekingi oleh oknum aparat adalah bukti bahwa Negara ini berada dalam ancaman totalitarianisme.

Dengan kejadian yang baru saja terjadi (persekusi), tentu menguatkan kecendrungan bagi penguasa di bawah kepemimpinan Jokowi-JK saat ini yang begitu genit dengan karakter pemimpin totaliter.

Bahwa sebuah rezim otoriter adalah rezim yang menindas dan meniadakan pikiran selain pikiran mereka (raja). Padahal gerakan ganti presiden adalah gerakan konstitusional yang akan dilakukan oleh mereka pada Pemilu 2019.

Bukan gerakan massa melakukan kudeta di tengah jalan. Isu ganti presiden yang dianggap sebagai gerakan makar oleh Jubir Istana kini berbalik menjadi boomerang bagi pemerintahan.

Lalu, dasar apa yang dijadikan oleh oknum lingkaran istana mengucapkan kata-kata makar kepada gerakan ganti presiden?  Lagi-lagi perlu dipertanyakan logika berpikir rezim penguasa hari ini.

Dalam konteks UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga jelas batasan serta aturan dalam kampanye.
Jika landasan UU tersbut dipakai untuk melegalkan tudingan makar, maka gerakan ganti presiden 2019 pun lolos dari jeratan pelanggaran.

Apalagi jika menggunakan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan dan jadwal penyelengaraan pemilu.
Kelompok yang menentang gagasan 2019 ganti presiden pun akan kecele karena PKPU inipun lolos dan tidak bisa menjadi landasan untuk menjerat pelanggaran kampanye gerakan tersebut.

Itu artinya, dalam konteks aturan main dan tentu saja UU Pemilu, gerakan 2019 ganti presiden adalah sah dan konstitusional.

Maka bagi kelompok yang melarang dan melakukan persekusi, justru pihak itulah yang harusnya dihukum karena melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul warga negaranya yang dicantumkan di UUD 1945.

Apalagi jika oknum yang mengeluarkan tudingan kontroversial tetap dibiarkan mengoceh tanpa dasar.

Justru akan semakin memperlihatkan kecendrungan untuk menjadikan Negara ini menjadi Negara penganut logika kebodohan dan inkonstitusional. Maukah ???

Rudy Gani
Penulis Adalah Aktivis Sosial Kemasyarakatan.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru