oleh

Bawaslu DKI Kembali Gelar Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara M Taufik Dengan KPU

JAKARTA, KICAUNEWS.COM -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta kembali menggelar mediasi penyelesaian sengketa pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta,hari ini Senin (20/8/2018).

Mediasi hari ini akan digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Agung 3 Nomor 5, Sunter, Jakarta Utara pada pukul 11.00.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Divisi HPP yakni Puadi mengatakan, mediasi hari ini merupakan mediasi lanjutan karena mediasi pada Kamis (16/8/2018) lalu belum menemui titik temu.

Kami beri kesempatan kepada pemohon dan termohon, masih ada waktu satu hari lagi untuk melakukan mediasi lagi,” kata Puadi saat ditemui seusai mediasi pada Kamis.

Puadi menuturkan, dalam mediasi Kamis lalu, kedua belah pihak masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. KPU DKI Jakarta tetap berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana narkoba, korupsi, dan kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan sebagai anggota legislatif.
Sementara, Taufik berpendapat PKPU tersebut melanggar Undang-undang sehingga ia tetap berhak mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Mediasi hari ini merupakan mediasi terakhir yang digelar Bawaslu DKI Jakarta. Apabila mediasi belum menghasilkan kata sepakat, Bawaslu akan menggelar proses ajudikasi.

Mediasi antara M Taufik dan KPU DKI di Bawaslu berjalan singkat sekali selama sekitar 15 menit. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyatakan mediasi gagal saat keluar dari Bawaslu.

Karena tidak ada kata sepaham, maka dilanjutkan dengan persidangan besok dengan ajudikasi, di sini juga jam 10.00 WIB,” kata M Taufik.

Pihak KPU DKI berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) No 20 Tahun 2018. Sedangkan M Taufik berpedoman pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang memperbolehkan eks napi nyaleg asal mengumumkan kepada publik soal statusnya.

Baca juga :  Polsek Sukajadi Giat Sosialisasi 3M 1T di Lembur Tohaga Lodaya

“Jadi keputusannya masing-masing berpendapat, jadi KPU DKI berpendapat mengikuti perintah KPU pusat berpegang pada PKPU, saya berpendapat juga berpegang pada UU,” jelasnya.

M Taufik mengaku siap menjalankan keputusan sidang Bawaslu besok, Selasa (21/8), selama tidak bertentangan dengan UU. Selain di Bawaslu, langkah Taufik mengenai larangan eks koruptor nyaleg adalah dengan menggugat PKPU ke Mahkamah Agung (MA).

“Selama itu berpedoman pada UU pasti saya terima, kan saya membaca ada di berbagai daerah yang diloloskan juga kan oleh Bawaslu, karena menurut temen-temen di daerah lain ini melanggar UU,” tutur M Taufik.

“MA jalan terus, kan beda. Dua-duanya jalan dan Insya Allah saya kira Bawaslu dan MA akan berpedoman dengan UU,” katanya.

Dalam Mediasi antara M Taufik dan KPU DKI dipimpin oleh Komisioner Bawaslu DKI Puadi. Sementara itu, KPU DKI diwakili oleh
Nurdin.

Mungkin besok kita melakukan ajudikasi setelah dua hari ini kita melakukan proses mediasi antara Partai Gerindra M Taufik dengan termohon KPU DKI dalam dua hari ini tidak mencapai kesepakatan,” kata Puadi selaku Komisioner Bawaslu DKI kepada redaksi kicaunews.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru