oleh

Korupsi Merajalela, Mendagri Angkat Bicara Stranas PK

Jakarta, Kicaunews.com – Membahas mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjalankan aksi pencegahan korupsi secara substansial dan tidak hanya secara formalitas semata. Dimana secara garis besar ada tujuh area rawan korupsi di daerah yang harus dihindari.

“Ketujuh area rawan korupsi itu pada Perencanaan Anggaran, Pendapatan Daerah, Hibah dan Bansos, Pengadaan Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas, Perizinan dan terakhir Mutasi PNS,” terang Tjahjo dalam keterangan pers bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 15 Agustus 2018 kemarin.

Diungkapkan juga mengenai nilai korupsi persepsi indeks (CPI) dalam dua tahun terakhir yang berturut-turut mengalami stagnasi pada nilai 37. Pada tahun 2017, CPI mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 96 dari sebelumnya peringkat 90 dari 180 Negara. Pada posisi tersebut, Indonesia sejajar dengan  Brazil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand dan Zambia.

Merujuk data penindakan korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani aparat penegak hukum, tercatat sedikitnya 30 kepala daerah, 37 anggota DPRD dan 495 ASN tersangkut dalam pusaran tindak kejahatan korupsi. Tidak hanya itu, korupsi juga menjalar hingga ke pedesaan dengan tersangkutnya 102 kepala desa.

Mendagri menjelaskan, modus praktek korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di tahun 2016, rinciannya adalah kasus penggelapan  sebanyak 514 kasus, penyalahgunaan wewenang 514 kasus, mark up 399 kasus, proyek fiktif 61 kasus, penyalahgunaan anggaran 229 kasus, laporan fiktif 139 kasus dan suapatau gratifikasi  sebanyak 68 kasus.

“Tantangan yang dihadapi secara umum disebabkan karena rendahnya komitmen dan integritas penyelenggara daerah dalam mencegah dan memberantas korupsi,” tegas Tjahjo.

Baca juga :  Mendagri: Lulusan IPDN Adalah Aparatur Perekat NKRI

Selain itu karena belum efektifnya pengawasan internal, regulasi yang belum harmonisasi dan sinkron seperti pada sektor perizinan, kecenderungan politik biaya tinggi yang mengakibatkan terjadinya suap menyuap misal pada sektor perizinan. Partai politik juga turut berperan dengan tidak memiliki kode etik dan belum transparan dalam pengelolaan dana.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) sebagaimana tertuang dalam Keppres 54 Tahun 2018, diharapkan akan lebih mengkoordinasikan, mensinkronkan, memantau dan mengevaluasi pelaksaan aksi pencegahan korupsi di daerah. STRANAS PK juga diharapkan dapat melakukan intervensi kebijakan dan pelaksanaan terhadap aksi yang dilakukan daerah.

Arah penguatan STRANAS PK akan dilakukan dengan menyusun aksi pencegahan korupsi sesuai dengan karekteristik masing-masing daerah, sehingga ke depan aksi masing-masing daerah akan berbeda satu dengan lainnya. Berikut perbaikan sektor pemerintah daerah yang benar-benar rawan korupsi, mulai dari aspek kebijakan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pengawasan.

Nantinya, lanjut Mendagri, keberadaan Tim Nasional Pencegahan Korupsi akan diperkuat sehingga bisa melakukan intervensi terhadap pelaksanaan aksi. Dan, hal yang tidak kalah penting adalah menghilangkan pola pelaporan aksi yang selama ini terkesan prosedural menjadi pelaporan yang substansial.

“Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 harus benar-benar menyentuh kepada realita penyelenggara pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di daerah harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi secara nasional,” pungkasnya.

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru