oleh

Amstrong Sembiring  ; Ketua PN Jakbar Diduga memberikan Nalar Hukum Yang Sesat

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Terkait Dengan laporan Dugaan  Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim oleh Hakim kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 214 PK / Pdt / 2017 dengan pelapor  JJ Amstrong Sembiring, SH., MH. Rabu (15/8/18).

Dugaan terjadinya pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang dilakukan Hakim Ketua PN Jakarta Barat yang menolak Permohonan AANMANING dan malah sebaliknya memberikan pendapat  atau saran yang tidak dapat dipertanggung Jawabkan karena dapat berimplikasi kerugian sangat besar bagi pencari keadilan Hal ini membuat Amstrong Sembiring  mengadakan pertemuan para pihak yang dinyaakan pihak lawan tidak datang pertemuan tersebut dihadiri oleh H.Sumpeno , SH, MH ( Ketua PN Jakarta Barat ) , Tavip Dwiyatmiko, SH, MH ( Panitera PN Jaakarta Barat ), JJ Amstrong , SH , MH sebagai kuasa Hukum , Hayanti Sutanto ( Prinsipal ), Viktor Arif  dan Victorina Arif yang merupakan Anak Kandung Prinsipal serta eksekutor Perdata .

Pada Kesempatan Tersebut pihak dari prinsipal merasa bahwa ketua PN jakbar  di nilai adanya dugaan  memiliki contoh buruk akan hukum yang  ada di Indonesia,hal ini merupakan kesalahan yan sanggat fatal yan terkesan kuat di senggaja dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua Pengadilan Negeri  yang noabanenya melanggar kode etik dan pilaku hakim jelas di sebutkan bahwa kewajiban hakim  harus memelihara kehormatan dan keluhuran martabat . Dengan Kata Lain kode etik dan pedoman perilaku hakim memiliki pinsif dasar kode etik dan pedoman prilaku hakim yan di implementasikan  dengan jelas,berprrilaku adil,jujur,arif dan bijaksana,besikap mandiri berinteggritas tinggi ,berttanggung jawab,menjunjungg tinggi hargga diri,berdisiplin tinggi,berprilaku rendah hati dan bersikap professional.

Karena sikap dan perilaku yang arogan ketua PN Jakarta Barat yang diduga memberikan nalar hukum yang sesat  membuat pihak Prinsipal menunjuk JJ Amstrong , SH , MH sebagai kuasa Hukum  unuk menindak lanjuti  pernyataan ketua PN Jakarta Barat dan sebagai advokat dirinya tidak terima dengan saran yang disampaikan Ketua PN tersebut. Yang dengan jelas beliau Tahu betul dengan kode Etik Seorang Hakim.

Baca juga :  Ahok Keok di Pilkada, Warga Cipinang Muara Tasyakuran

Ketika ditemui dan dimintai keterangan awak media digedung Komisi Yudisial, saat ingin melaporkan  tentang perihal kode Etik Ketua Pengadilan,denan membawa barang bukti satu [1] keeping video DVD {rekaman]

dimana beliaupun  mengatakan  dan mempertanyakan kepada ketua PN Jakarta Barat apa yang dimaksudnya “ Nebis in Idem ? “ dan beliaupun menjelaskan bahwa suatu larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya beserta adanya objek dan alasan – alasan telah diputus oleh pengadilan yang sama .

dalam hal yang demikian   apabila gugatan  tersebut diajukan kembali untuk kedua kalinya’’ maka pengajuan gugatan tersebut akan diolak oleh pengadilan karena dalam suatu perkara yan sama yang telah di putus oleh pengadilan tidak diperbolehkan diajukan gugatan lagi agar diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya,yang sudah tercantum dalam [ pasal  130 HIRjo.pasal  154 RBg jo.pasal 31 Rv] terkecuali  perdamaian yang di laksanakan oleh para pihak diluar persidangan itu tidak termasuk ‘’Nebis In Idem’’ karena perdamaian diluar persidangan kekuatannya idak sama dengan keputusan pengadilan.

Red

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru