oleh

Implikasi Hukum Terhadap Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

KICAUNEWS.COM – Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemutahiran Data Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019. KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dan jajaranya menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disandingkan dengan Data Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimutahirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pentingnya pemutahiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada persoalan hak konstitusional warga negara yang punya hak pilih, hal mana jika menghilangkan satu hak pilih warga negara dapat berimplikasi pada pelanggaran tindak pidana pemilu, pemutahiran data pemilih juga berimplikasi pada penentuan berapa jumlah daftar pemilih, berapa jumlah TPS yang harus dibuat, serta nerapa jumlah surat suara yang harus dicetak. Selain itu dalam proses akhir pemilu jika pihak Peserta pemilu akan mengajukan gugatan permohonan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi, maka daftar pemilih selalu menjadi salah satu alasan dasar perkara yang dipersoalkan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih oleh KPU dan Jajarannya mendasarkan pada data pemilih awal yaitu data pemilih A-KPU (yang merupakan data hasil sinkronisasi antara DP4 dan jumlah pemilih pada pemilu terakhir. Data pemilih A-KPU ini kemudian dilakukan pemutahiran dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih kepada warga pemilih kemudian hasil dari coklit tersebut dijadikan bahan dasar untuk penyusunan daftar pemilih dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya ada masukan dan tanggapan masyarakat serta perbaikan data pemilih kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Prinsip-prinsip dalam Pemutahiran Data Pemilih Pemutahiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik Pilkada maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Permasalahan klasik daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan yang tak pernah kunjung usai. Dalam pemutahiran daftar pemilih, KPU dan jajarannya bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat:
Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan dapat memuat informasi jelas tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.

PKPU No.11 Tahun 2018 dalam Pasal 13 ayar (3) menyatakan kegiatan coklit dilakukan dengan pada huruf d – l, yaitu mencoret pemilih sudah meninggal dunia, yang berstatus TNI/POLRI, yang belum genap berumur 17 Th (kecuali sdh menikah), yang tidak diketahui keberadaanya, yang tidak dikenal, yang dicabut hak pilihnya, yang mengalami gangguan jiwa/ hilang ingatan (sesuai surat keterangan dokter), yang bukan penduduk setempat, yang pindah domisili dan juga pemilih dengan data ganda (dihapus satu atau dua nama ganda nya).

Akurat dan mutahir juga terkait dengan jumlah data pemilih yang memenuhi syarat dan tidak mememuhi syarat. KPU dan jajaranya akan memasukan data pemilih baru bagi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum masuk dalam daftar pemilih, selain itu juga akan menghapus/mencoret pemilih yang ada dalam data pemilih tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas.

Baca juga :  Serah Terima Piket Polsek Karawang

Dalam perjalanan pemutahiran data pemilih dari data awal A-KPU sebagai bahan data untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (CokLit) oleh Pantarlih yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dari data DPS ada tanggapan masyarakat (pemilih baru mendaftar dan ada pemilih dilakukan pencoretan karena tidak memenuhi syarat= TMS) dan dilakukan perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), terjadi koreksi pengurangan. Berikut data pemilih untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dari Data A-KPU, DPS dan DPSHP sebagai berikut:
Saat ini KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran dibawahnya telah melakukan kegiatan tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2017 dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat KPU Kabupaten/Kota dtelah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018. Saat ini PPS telah mengumumkan data DPSHP tersebut di setiap papan pengumuman kantor kelurahan masing-masing. Terhadap DPSHP yang telah ditetapkan tersebut beberapa permaslaahan muncul.

Jumlah Data Pemilih dari A-KPU, DPS dan DPSHP se Provinsi DKI Jakarta
No Kabupaten/Kota A-KPU TPS DPS TPS DPSHP TPS
1. Jakarta Pusat 799.937 3.010 761.899 3.003 757.645 2.995
2. Jakarta Selatan 1.667.758 6.383 1.616.666 6.386 1.611.695 6.348
3. Jakarta Barat 1.741.238 6.748 1.660.558 6.706 1.675.647 6.713
4. Jakarta Utara 1.174.431 4.355 1.118.922 4.340 1.123.694 4.341
5. Jakarta Timur 2.115.110 7.816 2.053.654 7.815 2.037.622 7.818
6. Kep. Seribu 18.830 72 18.431 72 17.916 70
JUMLAH 7.517.304 28.384 7.230.130 28.322 7.224.219 28.285

*Sumber BA KPU Kota se Provinsi DKI Jakarta pertanggal 22 Juli 2018
Menurut Data KPU Provinsi DKI Jakarta dalam proses coklit yang dilakukan Pantarlih selain memasukan data pemilih baru, KPU DKI Jakarta dan jajaran juga menemukan data pemilih yanag dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kreteria pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut: Meninggal Dunia, Dibawah Umur 17 tahun, Anggota TNI/POLRI, Pindah Domisili, Tidak Dikenal, Hilang Ingatan (sesuai Ket.Dokter), Bukan Penduduk Setempat, Dicabut Hak Politiknya, Pindah TPS, Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali atau Ganda.
Terhadap data TMS tersebut dilakukan pencoretan dari DPS, sehingga dari Data A-KPU menuju Data DPS, mengalami pencoretan data cukup banyak, sebagai berikut:
No Kabupaten/Kota Data Pemilih Baru Data Pemilih TMS
1. Jakarta Pusat 27.665 65.693
2. Jakarta Selatan 53.960 105.052
3. Jakarta Barat 40.511 121.191
4. Jakarta Utara 29.789 85.298
5. Jakarta Timur 64.381 125.837
6. Kep. Seribu 1.518 1.917
JUMLAH 217.814 504.988

*Sumber data KPU Provinsi DKI Jakarta per 20 Juni 2018.
Data pemilih sebanyak 504.988 adalah yang oleh KPU DKI Jakarta dan jajarannya dianggap tidak memenuhi syarat dengan berbagai kreteria diatas, data pemilih tersebut telah dilakukan pencoretan dari data pemilih dr A-KPU menuju DPS.

Kemudian dalam proses perbaikan data pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) ada tanggapan masyarakat, masukan Pengawas pemilu, temuan data ganda dan terjadi koreksi pengurangan data pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), sebagai berikut:
– Kota Jakarta Pusat terkoreksi 4.254 pemilih,
– Kota Jakarta Selatan terkoreksi 4.971 dan
– Kota Jakarta Timur terkoreksi 16.032,
jika digabungkan berjumlah 25.257, artinya dalam proses perbaikan data pemilih dari DPS menuju DPSHP KPU DKI Jakarta dan jajarannya telah mencoret data pemilih sebanyak 25.257. Atas pencoretan data pemilih tersebut KPU Provinsi DKI dan KPU Kab/Kota harus memastikan bahwa data pemilih yang dicoret tersebut dapat dipertanggungjawabkan, betul-betul pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) baik secara kreteria pemilih maupun secara jumlah harus benar,. Terkait jumlah pemilih yang dicoret, jika ada Peserta pemilu maupun pihak pemantau pemilu yang mempertanyakan data yang dihapus tersebut, maka KPU dan jajaranya dapat menjelaskan secara rinci dan detail data pemiih tersebut.

Baca juga :  Suasana Pilkades Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kab. Batang Terlihat Ramai dan Aman

Dugaan Pelanggaran Dalam Proses Pemutahiran Data Pemilih.
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 460 menyatakan Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu. Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2018, Pasal 1 angka 28 menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosesur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilu.
Pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya merupakan bagian dari prosedur administrasi pendataan, ada proses penambahan pemilih baru dan ada proses pencoretan pemilih yang oleh KPU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Pencoretan data pemilih harus dilakukan sesuai prosedur, jika tidak sesuai prosesur maka dapat dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran administrasi. Kesalahan terhadap pencoretan pemilih berakibat pada tindakan penghilangan hak pilih seseorang. Dalam proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan KPU dan jajarannya jika Parpol Peserta pemilu menemukan adanya dugaan tindakan kekeliruan prosedur administrasi dalam pemutahiran data pemilih, baik mengenai pemilih memenuhi syarat yang tidak dimasukan dalam daftar pemilih maupun pemilih yang dicoret, maka agar segera sampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dan jajarannya agar segera melakukan perbaikan terhadap pemutahiran data pemilih. Setelah Rekapitulasi DPSHP akhir kemudian KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jika data pemilih sudah ditetapkan menjadi DPT maka tidak ada lagi perbaikan terhadap data pemlih tersebut kecuali atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dugaan pelanggaran administrasi dalam pemutahiran data pemilih dapat dilaporkan kepada Pengawas pemilu sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Perbawaslu No.8 Tahun 2018 Pasal 4 menyatakan ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas LN berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu sesuai denagn tempat terajdinya pelanggaran. Ayat (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Pengawas pemilu secara berjenjang. Ayat (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.

Terkait laporan dugaan pelenggaran administrasi pemilu sebagai berikut:
– Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administasi pemilu
– Laporan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil.
– Pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka oleh Majelis Pemeriksa.
– Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut dapat berupa: keterangan saksi, bukti surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau terlapor dalam pemeriksaan sidang, dan keterangan ahli.
– Bawaslu. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Baca juga :  Puluhan Media Sukseskan Acara Halal Bihalal PWOI Di Magelang

Pelanggaran Hak Asasi dan Tindak Pidana Pemilu
Hak untuk memilih sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 198 menyebutkan ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara (17 April 2019) sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak pilih. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan merupakan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal. Karena itu negara wajib melindungi dan menjamin hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Tidaklah dibenarkan secara konstitusi siapapun menghilangkan hak pilih rakyat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan karena hak memilih adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.
Dalam pendataan pemilih KPU DKI Jakarta memisahkan kreteria data pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik atau yang disebut dengan data Model AC-KPU yaitu daftar pemilih yang berisi para pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik dan pemilih yang tidak dipastikan kepemilikan KTP-elektroniknya. Pemilih ini akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil DKI Jakarta untuk di identifikasi dan ditindaklanjuti, dalam hal pemilih Model AC-KPU ini diidentifikasi bukan warga DKI Jakarta maka pemilih ini akan dihapus dari data pemilih. Untuk saat ini Pemilih Model A-KPU dikeluarkan dari data pemilih DPSHP, karena belum dipastikan kepemilikan KTP-elektroniknya, karena sesai aturan dalam pelaksanaan pemungutan suara seorang pemilih harus menunjukan KTP elektronik.

Berikut data pemilih Model AC-KPU Kab/Kota se Provinsi DKI Jakarta
No Kabupaten/Kota Data Pemilih
Model AC-KPU Blm Merekam KTP-El
1. Jakarta Pusat 5.846 3.312
2. Jakarta Selatan 7.552 4.845
3. Jakarta Barat 9.937 3.896
4. Jakarta Utara 9.156 2.816
5. Jakarta Timur 9.371 2.697
6. Kep. Seribu 693 511
JUMLAH 42.555 18.077

*Sumber BA KPU Kota se Provinsi DKI Jakarta pertanggal 22 Juli 2018
Terkait data pemilih Model AC-KPU sesuai BA DPSHP KPU Kota/Kab se Provinsi DKI Jakarta yang belum melakukan perekaman KTP-EL tercatat sejumlah 18.077, mungkin jumlahnya bisa lebih banyak lagi di Provinsi lainnya. Karena pemilih ini belum dipastikan kepemilikan KTP-Elektroniknya maka sejumlah data pemilih 18.077 tersebut dikeluarkan dari sistem data pemilih (Sidalih), sambil menunggu Disdukcapil dan jajarannya menindaklanjuti melakukan perekaman terhadap warga pemilih tetrsebut, Jika tidak tertindaklanjuti atau terlambat membuatkan KTP elektronik sampai melebihi hari H Pemungutan suara tanggal 17 April 2018, maka pemilih tersebut dimungkinkan akan kehilangan hak pilihnya.
Dalam persoalan ini Negara, Pemerintah, Disdukcapil wajib memberikan menjamin kepada warga pemilih secara maksimal, untuk dapat memiliki KTP elektronik, sehingga tidak ada seorang warga pun yang bisa dihilangkan hak pilihnya. Pencoretan dan penghapusan data pemilih dapat berakibat pada tindakan penghilangan hak pilih seorang warga, jadi dalam melakukan pencoretan data pemilih oleh KPU dan jajarannya harus memastikan pemilih tersebut benar-benar masuk dalam kreteria pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur Pasal pidana bagi setiap orang yang menghilangkan hak pilih. Pasal 510 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan danda paling banyak dua puluh empat juta rupiah dan Pasal 511 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Oleh : Puadi S.Pd M.M
(Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru