oleh

Bawaslu DKI Intruksikan Panwaslu Jakarta Utara Untuk Kordinasi Dengan Satpol PP Untuk Turunkan APK

JAKARTA,KICAUNEWS.COM – Komisioner Bawaslu DKI divisi hukum penindakan dan pelanggaran,Puadi mengintruksikan kepada Panwaslu Jakarta Utara agar berkordinasi dengan satpol PP, terkait penurunan APK,

Kamis/02 Agustus 2018

Penurunan tersebut terkait logo dan lambang partai yang merupakan citra diri partai seperti yang di amanatkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 35.

Saat ini partai peserta pemilu belum boleh melakukan kampanye, peserta pemilu baru akan mulai kampanye pada tanggal 23 september 2018 sampai 13 April 2019.

Partai peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi di internal parpol saja, sesuai surat edaran KPU No 216 terkait himbauan kepada parpol peserta pemilu dan Surat edaran Bawaslu No 315 terkait himbauan partai peserta pemilu yang belum melakukan kampanye.

Jika ada Partai atau Caleg yang memasang spanduk yang menampilkan kelembagaan partai atau citra diri partai sesuai pasal 1 ayat 35 UU nomor 7 tahun 2017.
Oleh karena itu Alat Peraga Kampanye ( APK ) tersebut diturunkan.

Dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak
lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri Peserta Pemilu.
( A W )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru