oleh

Antisipasi Kerawanan Pemilu 2019, Polda Metro Jaya Undang Bawaslu DKI Jakarta

JAKARTA, KICAUNEWS.COM- Acara Bina Kamtibmas yang di gelar oleh Kapolda Metro Jaya ini di laksanakan di Hotel Puri Denpasar ,Jakarta Selatan dari tanggal 27-31 Juli 2018.

Dalam hal ini komisioner Bawaslu DKI Puadi divisi Hukum Penindakan dan penanganan pelanggaran menyampaikan materinya adalah :

Sebagai dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Adapun tugas Bawaslu Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 97 UU Nomor 7 tahun 2017 ialah sebagai berikut :

A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
B. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang terdiri atas:
1. Pelaksanaan verifikasi parpol calon peserta Pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
3. Pencalonan yang berkairan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
4. Penetepan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya
9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
10. Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi
C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi
D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
E. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
Putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
F. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
G. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Baca juga :  Polwan Polres Banjar Bagikan Masker kepad Anak-Anak

Sementara itu dalam Pasal 98 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017, dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a), Bawaslu provinsi bertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi
Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a),
Bawaslu Provinsi bertugas:
a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Provinsi;
b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi
d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran admnistrasi Pemilu; dan
e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu

POTENSI PELANGGARAN PADA PEMILU 2019

Ada beberapa potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.
1.) Pendataan pemilih seperti halnya data kependudukan yang kurang akurat.
2) Pendaftaran peserta pemilu; contoh verifikasi kelengkapan administrasi.
3) Kampanye; contoh kampanye diluar jadwal, penggunaan alat peraga kampanye illegal, netralitas ASN, black campaign, dan money politic.
4) Masa tenang; contoh kampanye diluar jadwal, black campaign, dan money politic.
5) Pemungutan dan Hitung Suara; contoh manipulasi data, politik uang, KPPS tidak memahami tata cara pemungutan suara, intimidasi, keterbatasan waktu penghitungan.
6) Rekapitulasi Suara; contoh manipulasi suara, politik uang

PENANGANAN PELANGGARAN
Dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 ada temuan dan laporan. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
Laporan pelanggaran Pemilu ahrus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil diantaranya identitas pelapor, pihak terlapor, waktu pelaporan paling lama 7 hari sejak diketahui/ditemukan, dan kesesuaian tanda tangan pelapor di KTP/Suket dengan di Form Laporan. Syarat materilnya ialah uraian peristiwa kejadian, tempat peristiwa, saksi yang mengetahui, dan bukti-bukti.

Baca juga :  Benny Mokalu : Pancasila Dilaksanakan Masyarakat Kondusif

INDEKS KERAWANAN PEMILU
Bawaslu melakukan serangkaian kajian dan analisis secara deret waktu (time series) untuk memenuhi kebutuhan publik dan para stakeholder akan informasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu.
Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kepemiluan.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dibutuhkan sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan di setiap wilayah. Harapannya, segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah.
Pendeteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melaksanakan pemilu. Hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah. ( A W )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru