oleh

Bawaslu DKI Siap Sukseskan Pileg Pilpres 2019

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Money Politics kerap menjadi momok dalam pesta demokrasi. Hal ini menjadi salah satu yang akan diantisipasi oleh para penyelenggara pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Anggota Bawaslu DKI Puadi menuturkan, politik uang akan menjadi sorotan pihaknya mulai 23 September 2018 (jadwal kampanye). “Peserta pemilu yang sudah ditetapkan atau caleg tidak boleh menjalankan politik uang,” ujar dia, Ahad (29/7).

Praktik politik uang, sambung Puadi, bisa terungkap dari temuan langsung oleh pengawas di lapangan, bisa juga terungkap dengan adanya laporan masyarakat. “Sepanjang masyarakat melaporkan dengan melampirkan persyaratan formil dan materil, kita akan proses,” tandas dia.

Saat ini, kata dia, tahapan kampanye Pemilu 2019 belum dimulai, sehingga belum bisa dikatakan sebagai praktik politik uang. Hanya saja, Bawaslu DKI akan mengantisipasinya dengan memberikan sosialisasi kepada parpol maupun caleg. “Bawaslu tetap lakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada orang yang sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT),” tambah Puadi.

Puadi juga mengatakan, adanya praktik politik uang yang menjadi temuan pengawas akan diproses pada 7 hari sejak ditemukan. Sedangkan laporan masyarakat diproses pada 7 hari setelah diketahui.

“Bila diketahui adanya dugaan pelanggaran pidana, kita akan bahas dan kaji bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Ini berlaku pada 23 September, yakni dimulainya jadwal kampanye,” tutur Puadi kepada redaksi kicaunews.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru