oleh

Soal Pemberhentian 16 JPT Pemprov DKI, KASN Keluarkan 4 Rekomendasi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Selama dua minggu ini berita tentang penggantian Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi DKI Jakarta menyebar secara cepat dan mendominasi diskursus publik diseluruh nusantara.

Dimana Akibat dari terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 ahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, sebanyak 16 orang PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dipensiunkan dan digantikan oleh pejabat yang baru.

Menyikapi dinamika tersebut, Sesuai dengan tugas yang dimandatkan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pemeriksaan terhadap berapa pejabat yang di non-jobkan, mengatakan pertemuan dengan Gubernur DKI, memanggil Sekertaris Daerah DKI, dan meminta hasil penilaian dari Plt. Kepala BKD DKI untuk mendapatkan data yang lengkap dan seimbang tentang kasus pemberhentian terus pejabat teras Provinsi DKI yang mencakup sejumlah walikota dan bupati, pimpinan rumah sakit daerah, dan kepala SKPD di lingkungan Provinsi DKI.

Apapun hasil analisis dari permasalahan tersebut diatas KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada jum’at malam (27/7/2018), KASN memberikan 4 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

pertama ; Gubernur DKI Jakarta agar segara mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula.

Kedua; dalam hal terdapat bukti-bukti baru yang memperkuat adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut diharapkan dalam waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari kerja, bukti-bukti baru itu dapat disampaikan kepada KASN.

Ketiga; penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dalam suatu jabatan dan diberikan selam 6 (enam) bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja.

Keempat; evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap  tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian.

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : “Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimanan dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan perundang-undangan.”

Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut diatas berpotensi melanggar Pasal 78 junto Pasal 61,67 dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah.

Rekomendasi semacam ini juga telah banyak diberikan KASN atas pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh para kepala daerah lainya di Indonesia.(KASN/Red)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru