oleh

RUU APBN 2017, Menkeu dan DPR Sahkan Jadi UU

Jakarta, Kicaunews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin menandatangai Rancangan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017.

Dengan penandatanganan ini, RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017 ini siap dibahas di rapat Paripurna.

Menkeu Sri Mulyani hadir didampingi oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

“Atas nama pemerintah dan saya tahu keseluruhan K/L yang telah menyusun LKPP yang telah diaudit oleh BPK dan terus menerus kita ingin perbaiki kualitas pengelolaan dari keuangan negara terutama dari APBN. Sehingga kita bisa pertanggungjawaban kepada rakyat melalui DPR,” ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Sri Mulyani menilai bahwa tugas konstitusi tersebut telah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut Menkeu menyatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara. Salah satunya dengan terus menjalanankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, para anggota dewan termasuk masukan dari Banggar.

Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pimpinan dan anggota banggar yang telah bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan tugas tersebut.

“Semoga yang kita laksanakan ini adalah terus menjaga semangat di dalam menjaga konstitusi dan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara secara umum untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

FPKB berpendapat bahwa dengan diaturnya ketentuan dalam RUU P2APBN TA 2017 ini dimana Pemerintah wajib meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” dan “Tidak Menyatakan Pendapat”, maka diharapkan dapat mendorong pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik.

Baca juga :  Untuk Menggusur Kalijodo , Ahok Kerahkan 1.000 Personel Brimob

Sementara itu Siti Masrifah selaku juru bicara pada pandangan mini fraksi menyampaikan lima catatan dari FPKB yang salah satunya adalah ” FPKB meminta Pemerintah secara sungguh-sungguh dapat memenuhi atau menjalankan semua rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan dalam RUU P2APBN TA 2017 ini, sehingga perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia diwaktu yang akan datang bisa berjalan lebih baik, serta dapat mendukung semaksimal mungkin peningkatan kesejahteraan rakyat dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditargetkan”, ucapnya. (Red)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru