oleh

Diberhentikan dari JPT Tanpa Alasan Jelas, Asdep Peningkatan Kretivitas Pemuda Kemenpora Tuntut Keadilan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Fenomena pemberhentian dari jabatan (non job) semakin sering terjadi di kalangan aparatur sipil negara di tingkat Pusat maupun di Daerah, yaitu adanya Menteri dan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota), selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian yang melakukan pemberhentian dari jabatan kepada sejumlah pejabat tanpa dasar yang jelas kerap terjadi.

Dimana banyak faktor para pemimpin yang mendahulukan kepentingan politik tanpa mengindahkan kualitas dan kuantitas dari SDM itu sendiri.

Dahulu orang menganggap fenomena non job tanpa sebab sebagai hal yang lumrah, namun sekarang tidak boleh terjadi dan dikategorikan sebagai kebijakan yang salah. Sistem merit harus menjadi dasar pembinaan karir ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan non job tanpa sebab adalah dilarang. Non job tanpa sebab bagi aparatur sipil negara yang berkinerja baik merupakan perbuatan sewenang-wenang pimpinannya dan dilarang.

Satu sisi pejabat berwenang menganggap rolling sebagai bentuk penyegaran, namun menjadi masalah bilamana kebijakan rolling mengandung keputusan non job tanpa sebab yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang sah. Ataupun tiba-tiba menyodorkan SK pemberhentian dari jabatan pada ASN dan pejabat tersebut merasa berwenang menerbitkan SK tersebut.

Hal itu dialami Oleh Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, MSi, pada saat itu menjabat sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda di Kemenpora yang di Non Job atau diberhentikan dari jabatannya (Eselon IIa) yang tidak sesuai Perundangan-udangan yang mengatur para ASN.

Dalam wawancara khusus kepada redaksi dibilangan Jakarta Selatan pada Minggu malam 15/7/2018, Eny sapaan akrabnya menuturkan, saya berkarir sebagai ASN dimulai dari nol pada tahun 1990 yang lalu, dengan masa kerja telah mencapai 28 tahun, berusaha serius dan fokus menjalankan tugas dan fungsi, namun kemudian saya diperlakukan sewenang-senang oleh pimpinan saya, terus terang saja saya sedih dan juga berteriak “saya tidak mau diperlakukan tidak adil seperti ini”.

Baca juga :  Patroli Brimob Polda Jabar Tinjau Kampung Tangguh Binaan

Mengawali wawancara, Eny menuturkan, Saat diberhentikan tiba-tiba saja pada tanggal 5 Oktober 2017 saya dipanggil Sekretaris Kemenpora ke ruang kerjanya dan langsung disodorkan map yang didalamnya berisi SK pemberhentian dari jabatan tertanggal 25 September 2017 dan surat pengembalian ke KKP karena status kepegawaian sebagai PNS KKP yang dipekerjakan di Kemenpora.

Ketika saya bertanya apakah SK tersebut benar, dijawab benar dan apa kesalahannya, dijawab tidak tahu padahal ada parafnya Seskemenpora pada SK tersebut dan saya kemudian bertanya ke Deputi atasan langsungnya juga dijawab tidak tahu, bertanya ke bagian SDM juga dijawab tidak tahu. Sejak itu pula saya langsung kembali ke KKP sampai saat ini.

Dikatakannya, Bayangkan selama ini saya bekerja baik-baik saja, tidak pernah ada proses teguran pelanggaran disiplin apapun, prestasi kerja saya baik, target kinerja saya tercapai dengan baik bahkan ada yang melebihi target, tapi telah dihukum pelanggaran disiplin berat dengan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama/Eselon IIa) sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, tanpa ada proses apapun dengan tiba-tiba ditengah kesibukan saya menjalankan tugas dan fungsi, khususnya pada saat itu saya sedang sibuk-sibuknya sebagai penanggungjawab kegiatan secara nasional di 34 provinsi, untuk kegiatan prioritas kementerian yaitu Kirab Pemuda 2017,” dan bertanya penyebabnya apa saya diberhentikan, semua menjawab tidak tahu.

Lebih rinci Eny menambahkan, tentu disini saya merasa sangat dilecehkan dan dizalimi dan untuk mencari tahu saya bersalah atau tidak agar semuanya jelas dan integritasnya tetap terjaga baik untuk itu upaya demi upaya pun saya lakukan. “antara lain melapor pada KASN dan Alhamdulillah KASN sangat membantu dan memberikan upaya perlindungan kepada saya sebagai ASN, Kemudian sesuai pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, saya melakukan upaya keberatan kepada Presiden RI Joko Widodo dengan mengirim surat sebagai atasan langsung Menpora yang menandatangani pemberhentian saya dari jabatan dan sampai di hari kesepuluh dari surat yang saya kirimkan belum juga mendapat balasan dari Presiden, kemudian saya menempuh jalur hukum melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. “Upaya demi upaya u mencari keadilan saya lakukan dan alhamdulillah sampai kemudian keputusan PTUN Jakarta pun diputuskan dan hasilnya pada tanggal 2 Mei 2018 Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mengadili dan memenangkan saya untuk seluruh gugatan, saya dan 3 hakim yg mengadili saya semua sepakat bulat dan tidak ada yg berbeda pendapat,” urainya.

Baca juga :  Ini Fakta Dibalik Kasus Cacing Sonari, Hutan Rusak Parah

Tidak sampai disitu, lanjut Eny mengatakan, sebagai pihak Penggugat dan menang, saya berpendapat dan yakin hukum adalah panglima dan Keputusan PTUN Jakarta ini membuktikan saya tidak bersalah. Tentu saya ingin mengajak semua pihak mengkritisi permasalahan ini yang tentu banyak terjadi, namun diam dibiarkan tanpa pengawasan yang signifikan, ASN yang menjadi korban pun pasrah tak berdaya karena terbelunggu paradigma lama, pimpinan yang zalim semakin sewenang-wenang demi untuk membungkus kepentingannya yang pragmatis (misalnya untuk kepentingan politik), akhirnya reformasi birokrasi relatif lambat berjalan. “Bahwa ditengah gencarnya upaya penyelenggaraan good governance, masih ada pejabat negara (Menpora) yang bertindak menabrak secara berlapis-lapis peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),” jelasnya.

Masih dikatakan Eny, sidang putusan pada tanggal 2 Mei 2018, Tergugat (Menpora) diberikan waktu 14 hari untuk banding dan pada tanggal 15 Mei 2018, Tergugat (Menpora) menyatakan banding.

Untuk selanjutnya, sambung Eny, saya tentu akan terus mengikuti proses hukum ini sampai dengan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Disisi lain tentu saya akan terus memohon kepada KASN untuk mendampingi pada setiap langkah saya untuk mendapatkan advokasi hukum dan pendampingan untuk langkah-langkah selanjutnya yang perlu saya lakukan. Saya optimis pada tingkat bandingpun Allah Swt akan mengabulkan doa saya untuk saya tetap menang, hingga berkekuatan hukum tetap.

“Semoga tidak akan ada lagi ASN mengalami nasib seperti saya, apabila adapun saya mengharapkan para ASN gunakan hak secara hukum dengan baik, jangan pernah mau diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya, karena posisi terhormat untuk para ASN dijamin undang-undang,”. Tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru