oleh

Soal Dana Pensiun Pertamina, Kejagung: BPK Berhak Mengaudit

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Dana Pensiun Perusahaan Yang berplat Merah seperti PT. Pertamina dipastikan bakal di Audit Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung HM Prasetyo, Kami menekan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit dana pensiun PT Pertamina.

Orang Nomor satu di Kejangung itu menilai PT. Pertamina itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dananya berasal dari keuangan negara.

“BPK itu kan lembaga tinggi negara yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Prasetyo di kantornya Kebayoran Jakarta pada Jumat, 13 Juli 2018.

Lebih rinci dikatakan Prasetyo, kami tak gentar dengan gugatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis. Prasetyo pun mempersilakan Helmi Kamal melayangkan gugatan atas kewenangan BPK dalam kasus dana pensiun PT Pertamina itu.

“Ya silakan saja dicoba. Kita lihat nanti siapa yang benar dan siapa yang salah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Helmi Kamal menggugat kewenangan BPK dalam proses audit dana pensiun PT Pertamina yang selanjutnya ditindaklanjuti Kejaksaan.

Helmi menilai BPK tidak berwenang karena dana pensiun PT Pertamina tidak terkait keuangan negara.

Melalui kuasa hukumnya, Helmi mengajukan permohonan uji materi Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU Nomor. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun ke Mahkamah Konstitusi.(Red)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru