oleh

Kemendagri: Kewenangan Penyelenggara Pemilu Harus Diperkuat Demi Berkualitasnya Demokrasi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Dengan diperkuatnya kewenangan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) diharapkan proses demokrasi dalam pemilu 2019 lebih berkualitas.

Dimana untuk diketahui, regulasi pemilihan yakni UU No.7/2017 tentang Pemilu berbeda dari beleid sebelumnya. Dalam UU Pemilu yang baru, kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih diperkuat. Situasi itu diharapkan membuat persiapan pesta demokrasi 2019 bisa lebih baik kualitasnya.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar, dalam acara diskusi Kemendagri Media Forum di Kantor Kemendagri Gd A Presroom Jakarta, pada Jumat (13/7/2018).

Birokrat Bergelar doktor itu menuturkan, ketika pemerintah ikut terlibat dalam penyusunan UU Pemilu, salah satu fokus yang akan coba didorong adalah menguatkan otoritas atau kewenangan para penyelenggara pemilu.

Pertimbangan pemerintah, Lanjut Bahtiar menambahkan, dengan kian kuatnya kewenangan penyelenggaraan, independensi serta kemandirian yang jadi marwah lembaga pelaksana pemilihan itu lebih terjaga.

“Tujuannya tentu adalah supaya penyelenggara bisa menggelar sebuah kontestasi politik yang lebih fair dan demokratis,” Ujarnya.

Lebih rinci dikatakan Bahtiar, Pemerintah ketika menyiapkan regulasi pemilu memang dari awal mendorong penguatan penyelenggara pemilu lewat Undang-Undang.

“Hasil dari upaya itu adalah UU No.7/2017 tentang Pemilu yang akan jadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan Penguatan kewenangan penyelenggara pemilu dinilai sangat penting agar dalam melaksanakan tugasnya mereka lebih independen,” Jelasnya.

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, diharapkan para penyelenggara pemilu bisa menjadi wasit dan juri pemilihan yang adil, tegas dan “fair” sehingga pemilu yang dilaksanakan benar-benar menjadi hajatan yang mencerminkan suara rakyat.

Salah satu penguatan otoritas penyelenggara pemilu adalah kewenangan yang diberikan ke DKPP, begitu juga dengan Bawaslu dan KPU.

“Misal DKPP saat ini memiliki tim pemeriksa daerah. Kewenangan KPU bertambah dengan memiliki kewenangan tugas pemutakhiran data pemilih, Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih,” Sebutnya.

Menurutnya, tidak hanya sisi kewenangan yang diperkuat. Di samping itu, sisi kelembagaan pun diperkuat. Ia memberi contoh Bawaslu. Pada saat ini, badan pengawas pemilihan Sudah memiliki pejabat eselon satu pada lingkup inspektorat. Penguatan kelembagaan di Bawaslu lainnya adalah menyangkut status pengawas pemilu di daerah.

“Jajaran pengawas pemilu pada Bawaslu sekarang statusnya ditetapkan permanen dengan masa jabatan lima tahun. Sebelumya kan jajaran pengawas pemilu Bawaslu yang bertugas di kabupaten dan kota berstatus ad hoc,” ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya, dari sisi konten, UU Pemilu sekarang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Ia berharap dengan regulasi yang lebih baik maka pelaksanaan pemilu akan memiliki kualitas yang lebih baik.

“Apalagi Pemilu 2019 merupakan hajatan pemilihan umum yang pertama kali yang digelar serentak,” Tandasnya.

Turut Hadir dalam acara Untuk informasi dimana hadir sebagai Narasumber Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.i, Anggota Komisioner DKPP RI, Dr. Bahtiar Kapuspen Kemendagri, Drs. Andi Batara Lifu, M.Si Plt. Direktur Fasilitasi KDH dan DPRD.

Baca juga :  Polres Indramayu Sambang dan Tatap Muka Bersama Mahasiswa Papua

Dimana dalam acara Kemendagri Media Forum tersebut membahas Penegakan Hukum DKPP dalam Pilkada Serentak 2018 dan Antisipasi Pemilu 2019, Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Kualitas Pemilu dan Evaluasi Hasil Penetapan Paslon KDH Terpilih. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru