oleh

Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Tentang pertanggung Jawaban APBD 2017

Pangandaran, Kicaunews.com – Penyampaian Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada rapat paripurna yang di selenggarakan DPRD kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Pangandaran, Senin (02/07/2018).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menyampaikan raperda tentang pertanggun jawaban APBD paling lambat enam bulan.

Alhamdulilah surat telah kami terima pada 26 Juni, beserta draft raperda kemudian dilanjutkan rapat pimpinan tanggal 29, alhamdulilah hari ini melaksanakan paripurna,” ungkapnya.

Menurut tata tertib DPRD, kata Iwan, Bupati menyampaikan pertanggun jawabanya, kemudian dilanjutkan pandangan umum fraksi dan jawaban atas panadangan umum fraksi.

Menurutnya ada tiga bagian yang pokok dalam penyampaian tentang raperda pertanggung jawaban APBD tersebut yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam pendapatan ada dana perimbangan dan PAD, dalam PAD tentu ada pajak daerah, ada retribusi daerah dan lain-lain.

Dalam dana perimbangan ada dana bagi hasil dari pajak non pajak ada DAU dan DAK, dana bagi hasil provinsi, bantuan keuangan provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, ada pandangan fraksi yang menyebutkan bahwa pemda mengalami defisit anggaran. Dana perimbangan dan PAD dikurangi belanja daerah memang defisit. “Akan tetapi defisiti itu nanti akan ditutup oleh penerimaan biaya, yang bersumber dari Silpa tahun 2017 jadi tidak defisit. ujarnya

Iwan menjelaskan, ada pandangan fraksi lagi yang mengkritisi terkait perencanan yang salah dalam menghitung perencanaan PAD sehingga ada yang tidak tercapai.

“Ada benarnya namun mustinya itu tidak layak dipertanyakan, karena saat rancangan anggaran itu bersama-sama dibahas,terangnya.

Seharusnya, lanjut Iwan, hal yang tidak tercapai itu yang harus dikritisi, bukan dari perencanaanya, namun penyampaiannya. “Apakah perangkatnya yang tidak memadai atau para petugasnya yang kurang, atau mungkin objek pajaknya yang bandel.”

Baca juga :  Desa Jadimulya Terapkan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, beberapa retribusi tahun lalu memang ada yang tidak tercapai seperti pariwisata, parkir, sampah dan lain-lain. Dan sebenarnya bukan target yang terlalu besar, karena menurut pak bupati potensi realnya itu lebih besar dari itu.

Lanjut Iwan, ternyata tidak tercapainya target dari sektor pariwisata contonhnya, karena banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi. “Jangankan lewat jalan tikus, lewat tollgate saja bocor, pertanyaanya kenapa ini semua masih bocor, kan bisa dari berbagai hal,” lanjutnya.

Untuk belanja daerah, kata Iwan, ada beberapa kegiatan tahun sebelumnya yang ditunda dan beberapa kegiatan yang anggaranya habis. Untuk itu di tahun 2017 kita punya silpa sekitar 26 M untuk digunakan tahun ini.

Secara keseluruhan raperda pertanggungjawab ABPD tahun 2017 sudah sesuai ketentuan, tinggal nantinya di bahwa dengan bagian anggaran hingga tanggan 23 Juli 2018. Kita juga akan membahas berapa temuan BPK RI, walaupun fungsi kami tidak sama dengan BPK. Pungkasnya (Dr/Yaya)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru