oleh

Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Temukan 1.792 Pelanggaran

KICAUNEWS.COM – Terdapat ribuan kasus pelanggaran saat proses pemungutan suara di pilkada serentak 2018 digelar. Pelanggaran ini terjadi pada tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 8.751 TPS. Hal itu dikatakan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

“Terkait pengawasan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 16.00 WIB, tercatat 1.792 dugaan kasus pelanggaran di 8.751 TPS,” kata Rahmat di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Jumlah pelanggaran tertinggi, ada sebanyak 735 pelanggaran, yakni TPS yang dibuka lebih dari pukul 07.00 alias terlambat. Pelanggaran kedua disebabkan tak tersedianya alat bantu bagi pemilih tuna netra yaitu sebanyak 457 kasus.

Selain itu Rahmat juga mengatakan pelanggaran juga terjadi karena adanya surat suara yang rusak sebanyak 151 kasus. Pelanggaran lain, pendamping tak menandatangani surat pernyataan hingga DPT yang dipasang di papan pengumuman.

“Pendamping tidak menandatangani surat pernyataan 98 kasus, saksi menggunakan atribut paslon 88 kasus, visi misi paslon tidak dipasang di papan pengumuman 72 kasus. Logistik TPS tidak lengkap 41 dan DPT tidak dipasang di papan pengumuman 45 kasus,” beber Rahmat.

Dugaan pelanggaran lainnya juga ditemukan, adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengarahkan pilihan pemilih sebanyak 40 kasus. KPPS tidak mengucapkan sumpah dan janji sebanyak 22 kasus.

Kemudian, lanjut Rahmat, ada TPS tidak dapat diakses sebanyak 29 kasus dan ada mobilitas pemilih sebanyak 10 kasus, serta intimidasi di TPS 4 kasus.

Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan temuan ini merupakan hasil rekapitulasi dari daerah-daerah penyelenggara pilkada. Temuan ini dilaporkan secara online untuk ditindaklanjuti.

“Ini adalah jumlah rekapitulasi dari daerah-daerah, karena kita sudah menggunakan sistem pelaporan online yang dipunya divisi pengawasan, sebagai temuan awal untuk di tindak lanjuti,” kata Afif. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru