oleh

JMM Sebar Broadcast Hoax, Ini Tanggapan Gerakan Mahasiswa Anti Hoax

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Koordinator Gerakan Mahasiswa Anti Hoax, Rudi, selasa (26/06) menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, diera digitalisasi ini harus hati-hati dalam menyampaikan informasi yang belum tentu benar terbukti benar.

Ia menjelaskan, jika informasi yang disebar belum memiliki bukti dan fakta yang kuat, apalagi tidak jelas fakta hukumnya, maka penyebar informasi tersebut, akan dikenakan hukum positif.

“Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini.” kata Rudi.

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, KUHP, dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian, telah menyebabkan terjadinya konflik sosial, dapat di pidana.

“Penyebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian, yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.” kata Rudi.

Ujaran kebencian ini, tambah Rudi, meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

“Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet.” tambah Rudi.

Sebelumnya, Jaringan Mahasiswa Muhammadiyah menyebarkan broadcast menghasut, dan mencatut nama baik organisasi Muhammadiyah. Hal itu dilakukan Gifari Sadad, yang dalam broadcast itu sebagai koordinator aksi mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Muhammadiyah.

Menurut keterangan dari Gerakan Mahasiswa Anti Hoax, yang telah melakukan koordinasi dengan mahasiswa Muhammadiyah, mereka tidak pernah tahu soal aksi yang akan dilakukan Jaringan Mahasiswa Muhammadiyah.

Baca juga :  Menikmati mahakarya Indonesia khas Betawi di santap mantap Day 2017

Berikut ini tuntuan Jaringan Mahasiswa Muhammadiyah yang disebarkan lewat broadcast.

1. Meminta KPK agar mengusut indikasi penunggakan pajak Airlangga Hartarto yang merugikan negara Triliunan rupiah.

2./Mendesak Polda Metro Jaya dan KPK untuk usut dugaan keterlibatan PIDANA pada Airlangga Hartarto pada kasus Indra P Simatupang

3. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk memecat Airlangga Hartarto, dari jabatan Menteri Perindustrian.

4. Mendesak KPK Usut Perusahaan Adik Kandung Airlangga Hartarto di Kemang (Jaksel) yang menjadi Pengepul Dana Kemenangan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar dan Korupsi di Kementerian Perindustrian. (Haji Merah).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru