oleh

Kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba, Karena Pelanggaran Aturan Yang Dibiarkan

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM – Masih dalam suasana lebaran, di danau toba ada sebuah peristiwa. Pada saat di Jawa, semua pihak sibuk berusaha keras menjaga keamanan dan keselamatan pengguna transportasi, hal yang sama juga dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.

Ada satu istilah dalam hal ini yaitu, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, bila kita gagal merencanakan sistem pengendalian dan pengawasan pelayaran dan sistem keselamatan serta keamanan pelayaran, artinya kita telah merencanakan adanya korban, apabila terjadi kecelakaan pelayaran.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Sedangkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Adanya korban di danau toba, disebabkan karena bobroknya sistem pelayaran, padahal Presiden Jokowi memiliki visi yang besar soal Pelayaran. Namun sayangnya tidak didukung oleh pejabat di bawahnya untuk dapat membenahi persoalan ini secara detail.

Maka dalam hal ini, solusi terbaik untuk mengatasi hal itu, harus ada perombalan secara besar-besaran. Ada hal yang tidak bisa diterima dalam hal ini, yakni alasan pemberhentian sementara, dalam upaya penyelamatan dengan dalih cuaca dan waktu yang sudah malam.

Saya tidak habis pikir ada yang tega membiarkan ratusan orang sepanjang malam kedinginan terapung di tengah danau. Padahal
penyebab kejadian ini, sangatlah kompleks dan menunjukkan sangat bobroknya sistem pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelayaran kita.

Terutama terkait pengawasan kelautan kapal, manajemen keamanan dan keselamatan pelayaran, serta sistem telekomunikasi pelayaran seperti yang tertera dalam Undang-Undang No 17 tahun 2018 tentang Pelayaran.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Bandung Kidul Polrestabes Bandung, Sambang dan Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Cegah Penyebaran Covid -19

Jika melihat peristiwa memilukan tersebut, maka bisa saja terjadi, Danau Toba yang saat ini sedang digaungkan kembali sebagai objek wisata prioritas berskala internasional, maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi sistem pelayaran kita di daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Jika melihat UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, selain nakhoda dan pemilik kapal yang harus bertanggungjawab bahkan bisa dikenakan pidana karena kejadian yang menimbulkan korban jiwa ini, ada beberapa pihak lain yang juga harus bertanggungjawab.

Mulai dari Syahbandar, Bupati dan Gubernur, serta Menteri Perhubungan dan Basarnas, yang pasti, kejadian ini bukan kelalaian, melainkan kesengajaan karena membiarkan berlayarnya kapal dengan kondisi yang tidak layak untuk berlayar.

Semoga masih ada yang selamat dari 166 korban yang hilang. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga yang masih menunggu informasi terbaru. (Haji Merah).

Sahat Martin Philip Sinurat
Penulis Adalah, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru