oleh

Penunjukan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Mendagri: Ini Sudah Sesuai Aturan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa barat sudah tinggal menghitung hari. Dimana pemerintah dalam hal ini kemendagri harus bisa menempatkan penggantinya yang punya integritas untuk bisa menjaga netralitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur agar berjalan aman dan lancar.

Menyikapi hal tersebut, kementerian dalam negeri akhirnya resmi melantik Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandung dimana Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan yang akan dilantik Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Dalam keterangan rilis yang diterima redaksi pada Senin 18 Juni 2018, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar mengatakan, pelantikan Komjen Iriawan sudah sesuai aturan. Pihaknya sebelum melakukan pelantikan tentunya melihat dulu dasar hukumnya.

Birokrat bergelar doktor itu menyebutkan Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yanh dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, lanjut Bahtiar menjelaskan, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun  2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat  di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

“Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru,” jelasnya.

Dalam kontek Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir beberapa hari yang lalu, yakni pada 13 Juni 2018. Maka, lanjut bahtiar, untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa. “Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bahtiar.

Lebih jauh dikatakan Bahtiar, Begitu juga dengan penunjukan Komjen Iriawan. Semua didasarkan pada aturan yang berlaku. Bahtiar akui, dulu waktu Iriawan masih menjadi penjabat di Mabes Polri sempat ada polemik. Ada pro kontra. Mantan Kapolda itu dipermasalahkan oleh yang kontra, karena dianggap masih sebagai pejabat aktif Mabes Polri. Saat itu banyak yang berbeda pendapat. Walau pun saat muncul nama Iriawan,
Mendagri juga ada hukumnya.

“Sekarang Komjen Pol Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau  sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat esselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau  Sekjen di kementerian,” katanya.

Status Komjen Iriawan tambah Bahtiar, sama dengan status Irjen Pol Carlo Tewu yang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri. Tapi sedang menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

“Maka  sesuai Keppres, Mendagri melantik sampai pelantikan Gub Jabar Terpilih hasil Pilkada Serentak nanti,” tandas Bahtiar.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru