oleh

Menyandang Tersangka Suap, Kemendagri Desak Bupati Tulungagung Untuk Taat Hukum

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi proyek infrastruktur, Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung nonaktif tetap saja mengikuti pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang tengah dicari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menyerahkan diri dan harus mempertanggungjawabkan diri dalam proses hukum setelah menyandang tersangka suap.

Demikian dikatakan Kapuspen Kemendagri Dr. Bahtiar seperti dilansir jpnn.com.

“Kami berharap sebaiknya kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK, Karena bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan kasus hukum yang ada,” ujar Bahtiar di Jakarta, Jumat (8/6).

Sebelumnya KPK telah menggelar OTT di Blitar dan Tulungagung, Rabu (6/6). OTT itu terkait kasus suap dari proyek-proyek yang dibiayai pemda.

Dari hasil OTT itu, KPK menetapkan enam orang tersangka termasuk Syahri dan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar. Hanya saja, Samanhudi dan Syahri berhasil lolos dari kejaran KPK.

Baik Samanhudi ataupun Syahri diduga menerima suap dari pengusaha bernama Susilo Prabowo yang disebut-sebut sebagai kontraktor proyek Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar. Belakangan, Samanhudi telah menyerahan diri ke KPK.

Lebih jauh dikatakan Bahtiar, faktor penyebab kepala daerah terjaring OTT KPK tak serta-merta karena maju lagi di pilkada. Sebab, banyak faktor yang memengaruhinya termasuk integritas dan mentalitas.

“Karena itu saya kira diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah korupsi yang dapat berujung pada operasi tangkap tangan, seperti marak terjadi belakangan ini. Kontrol masyarakat dapat berjalan dengan baik, jika daerah menjalankan sistem e-planning dengan baik,” ucapnya.

Hanya saja Bahtiar mengakui penerapan sistem e-planning tak menjamin korupsi bisa berhenti. Tapi, setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan.

Jika setiap pemda menerapkan e-planning, katanya, maka masyarakat akan mudah mengontrolnya. “Kunci intelnya KPK ya masyarakat,” katanya.

Bahtiar menambahkan, Kemendagri sebenarnya sudah membuat sistem untuk inspektorat daerah demi mencegah korupsi. Bahkan, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu juga membangun koordinasi dengan KPK.

“Tapi tetap saja masih saja banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi. Makanya, seorang kepala daerah penting memahami tata kelola pemerintahan dengan baik,” pungkas Bahtiar.

Sumber: jpnn.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru