oleh

Kemendagri: Dorong Peran Masyarakat Lewat e-Planning Antisipasi Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Terkait Banyaknya Kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK dinilai tidak selalu berasal dari dampak Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dr. Bahtiar dijakarta seperti dilansir daulat.co pada jum’at 8/6/2018.

Lebih jauh dikatakan Birokrat bergelar doktor itu, Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari integritas, mentalitas dan sebagainya.

“fenomena kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Daerah sangat diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah korupsi yang dapat berujung pada OTT,” Ujarnya.

Bahtiar menekankan, demikian sejalan dengan hattrick OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga kepala daerah. Ketiganya masing-masing Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Purbalingga Tasdi.

“Kemendagri sudah membuat sistem untuk inspektorat daerah. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, masih saja banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi,” kata Kapuspen Kemendagri dalam keterangannya.

Tidak hanya itu, Bahtiar menyampaikan, kontrol masyarakat dapat berjalan melalui sistem e-planning. Meski pihaknya tidak menjamin kejahatan tindak pidana korupsi dapat berhenti. Akan tetapi setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan.

“Jika e-planning dilakukan semua akan lebih transparan dan setidaknya ada upaya meminimalisir karena ada kontrol juga di masyarakat. Kunci intelnya KPK ya masyarakat,” kata Bahtiar seraya berharap kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar.

Sumber: daulat.co

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru