oleh

LKPD Yogyakarta Tahun 2017, Bahrullah Akbar: WTP Merupakan Pernyataan Profesional Bukan Jaminan

YOGYAKARTA, KICAUNEWS.COM — Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan.

Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, pada Jumat (25/5/2018).

Guru besar IPDN Itu  berharap LKPD yang telah diaudit oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.

Oleh karena itu, lanjut Bahrullah, BPK bersedia memberikan penjelasan bilamana pimpinan atau anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi laporan.

“DPRD dapat mengusulkan pertemuan dengan Perwakilan BPK Provinsi DI Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas,” ucapnya.

Senada dengan Bahrullah, Auditor Utama BPK Bambang Pamungkas saat mendampingi bahrullah mengatakan bahwa, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Meski demikian, Kata Bambang, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini.

Acara penyerahan LHP tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung, Wakil Ketua dan Anggota DPRD DIY, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta para pejabat di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi DIY dan Pemda DIY. Dalam paripurna tersebut, BPK kembali memberikan opini WTP atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2017.

Sumber: BPK.GO.ID

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru