oleh

LPK-GKMI Berharap, Aspirasi Warga Pangandaran Ditindak Lanjuti DPRD 

PANGANDARAN, KICAUNEWS.COM -Dengan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran pada hari rabu (09/05/2018) gabungan dari berbagai LSM ormas LPK GKMI,GEMPAR,Pemuda Pancasila,SAPMA Pemuda Pancasila,LBH-SIKAP(Stady Kebijakan Publik),Rumah Gagasan,Forum Masyarakat Peduli Desa(FMPD),Aliansi Indonesia,XTC Indonesia,Petani juga Buruh yang tergabung dalam koalisi KMSP,ketua Umum Lpk GKMI Ade Jenal berharap,DPRD mau mendengar aspirasi Masyarakat yang Wajib Diperjuangkan sesuai Tugas dan Fungsinya, Amanah Undang-undang MD3 sebagai wakil rakyat…!!!

Masih ungkap Ade Jenal ke kicauNews kamis(10/05/2018),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam Pemerintahan. Namun realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan Masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan keharusan bagi Anggota Dewan. Suara Masyarakat sangat penting sebagai kebutuhan nyata di Masyarakat, sehingga aspirasi itu harus diperjuangkan agar kesejahteraan Masyarakat meningkat.

Karena itu suatu keperluan tentu harus kita perjuangkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi. Penyampaian aspirasi masyarakat tidak terbatas hanya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hanya dilakukan sekali dalam setahun. Karena aspirasi masyarakat terus bergulir, sehingga dapat dilakukan pada rapat umum atau audiensi dengan komisi-komisi terkait,agar penyampaian aspirasi dapat lebih cepat diterima dan dipertimbangkan.

Bayangkan, Musrenbang hanya sekali setahun,sementara aspirasi Masyarakat bisa datang terus-menerus. Untuk itu usulan-usulan dari masyarakat,kita bisa sampaikan dalam rapat-rapat dengan komisi yang saling bersangkutan dengan kita,sehingga usulan dari masyarakat itu dapat tersampaikan.

Dalam kesempatan ini, DPRD Kab Pangandaran meminta masukan tentang mekanisme, kedudukan dan tahapan pengusulan pokok-pokok pikiran dalam Musrenbang, serta rencana kerja pemerintah. Melalui forum musyawarah antara warga dan pemangku kepentingan, diharapkan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan suatu daerah melalui aspiasi Masyarakat dan pertimbangan pemangku kepentingan.

Baca juga :  Warga Rawa Bunga Gotong Royong, Begini Kata Lurah Pondok Kacang Barat

DPRD juga menyampaikan,turut mendukung terwujudnya parlemen modern dengan pemanfaatan teknologi dan memudahkan akses informasi terhadap masyarakat terkait kinerja DPRD melalui penggunaan sosial media.

Melalui media sosial resmi, kami meminta menyampaikan ke masyarakat terkait apa saja yang DPRD lakukan. Sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi pekerjaan DPRD selama di parlemen. Ini salah satu bentuk dukungan terwujudnya parlemen yang modern….!!!

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 368 dan Pasal 369..Ayat (3) Sumpah dan Janji sebagai perwakilan Rakyat yang seadil-adilnya dengan Berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 45..Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya Wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara”pungkas Ade Jenal.(Eris)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru