banner 728x250

Soal UU Pemilu, Direktur Poldagri: Semua Disusun Atas Pertimbangan Matang dan Untuk Jangka Panjang

  • Bagikan
Kapuspen Kemendagri Dr. Bahtiar (Dok Istimewa)
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Dalam menguatkan sistem ketatanegaraan dalam negara yang berdemokrasi diperlukan penguatan Undang-undang Pemilu. Maka dari itu, Undang-undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) disusun dengan pertimbangan matang dan jangka panjang.

“Membuat undang-undang, apalagi kebijakan negara di bidang politik harus mempunyai jangkauan berpikir untuk berpuluh-puluh tahun ke depan,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, kepada wartawan belum lama.

banner 336x280

Dikutip dari rilis.id, Birokrat bergelar doktor itu menjabarkan, Jadi UU Pemilu yang disusun dan sudah di sahkan tak sekadar mencampur pasal, Setiap rumusan pasal yang kita rumuskan akan memiliki dampak terhadap sistem ketatanegaraan dan praktik kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.

UU Pemilu yang ada saat ini, Lanjut Bahtiar, merupakan pengodifikasian tiga perundangan, yaitu UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Penyelenggara Pemilu.

Tidak hanya iu, kata bahtiar, Kehadiran UU Pemilu ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air ke depan. “Termasuk, penguatan kewenangan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” Terang Bahtiar.

Lebih jauh putra Makassar itu menyampaikan, Hal mendasar yang kita atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini memperluas otoritas dan kewenangan Bawaslu dan KPU.

Seusai memberikan pemaparan, saat ditanya wartawan soal wacana penggunaan hak politik bagi personel TNI/Polri dalam Pemilu, Bahtiar mengatakan, pembahasan tersebut pernah dilakukan saat di awal penyusunan rancangan UU Pemilu. Namun, untuk Pemilu 2019, TNI/Polri memutuskan tak menggunakan hak politiknya.

“Panglima TNI memutuskan, Pemilu 2019 TNI tak menggunakan hak politiknya, dipilih atau memilih. Dan bukan maunya kita, itu kesepakatan. Tapi di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, misal Jerman, itu tidak masalah. Demokrasi kita kan masih berproses untuk menuju ke kelas dunia,” Tandas Bahtiar.

Sumber: rilis.id

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *