oleh

Era Revolusi Industri 4.0, Bahrullah Akbar: BPK Siap Dorong Sektor Publik Untuk Negara Berkesejahteraan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada markets governance, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja sedangkan Pada revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis.

Kemudian, revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0?

Untuk menjawab tantangan pada era revolusi Industri 4.0, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pun ikut berperan aktif.

Demikian disampaikan Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar saat menjadi salah satu keynote speakers dalam acara International Conference On Multidisciplinary Academy (ICMA) yang bertajuk “4th Industrial Revolution – Global Welfare Through Digitalization” di kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Orang nomor dua di BPK itu memaparkan, bahwa era industri 4.0 ini ditandai oleh revolusi informasi pada awal abad ke-21 dimana Setelah sebelumnya melewati tahap perkembangan pengetahuan berbasis komputer dan internet.

“ada lima sektor yang akan dipengaruhi oleh industri 4.0, yakni ekonomi, bisnis, nasional, sosial, dan individual,” Ujarnya.

Oleh sebab itu, Lanjut Guru Besar IPDN itu menyampaikan, melalui tema pemeriksaan yang dilakukan BPK, yakni mendorong keberhasilan capaian program 4.0 di sektor publik sejalan dengan konstitusi negara berkesejahteraan.

“Memastikan implementasi Program Industri 4.0 berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan memastikan efektivitas outcome Program Industri 4.0 nasional,” kata jelasnya.

Lebih jauh Bahrullah mengatakan, Adapun objek pemeriksaan BPK pada program industri 4.0 nasional ini meliputi, program pemerintah dalam menangani ketidakseimbangan fiskal. Kemudian penyelengaraan operasional di internal pemerintah dan layanan pemerintah kepada publik khususnya dalam penyediaan kualitas SDM nasional.

“Program pendidikan nasional yang mampu merespon ketimpangan kapabilitas SDM nasional dan kebutuhan tenaga spesialis di industri 4.0,” Jelasnya. (Red)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru