oleh

Laporan MAKI Soal Dugaan Korupsi Cak Imin, Ditanggapi KPK ?

JAKARTA, KICAUNEWS.COM– Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, pihaknya pasti akan segera memproses segala bentuk kasus korupsi, jika ada fakta hukum dan bukti yang cukup.

Pernyataan ini disampaikannya menyusul adanya laporan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang mendesak KPK, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi,  yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“KPK hanya akan bekerja berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, jadi bukan berdasarkan desakan-desakan atau hal-hal di luar hukum,” tegas Juru Bicara KPK, Febri, seperti dikutip redaksi dari TAGAR, sabtu (28/04), di Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Koordinator MAKI,
Boyamin Saiman menyambangi Gedung KPK. Ia menyampaikan surat desakan agar KPK menuntaskan kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2011 atau yang dikenal dengan istilah suap ‘kardus durian’.

Kasus kardus durian ini merupakan kasus suap menyuap terkait Dana Penyesuaian dan Infrastruktur Daerah (DPID) Kemenakertrans di Papua pada 2011. Saat itu, kata Boyamin, Cak Imin menjadi menterinya. Istilah kardus durian mencuat karena uang suap itu dibungkus kardus durian.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan tiga orang di lokasi berbeda pada Agustus 2011. Tiga orang itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya; Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT bernama Dadong Irbarelawan; dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.

Penyidik KPK pun berhasil mengamankan uang yang diduga merupakan suap untuk proyek tersebut. Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disimpan dalam kardus durian yang diberikan oleh PT Alam Jaya Papua untuk Cak Imin.

Baca juga :  Dijemput KPK, Dewan Pakar Partai Golkar Ada Di Rumah Setya Novanto

Merujuk pada dakwaan, tindak pidana yang dilakukan Jamalludien bersama-sama dengan Cak Imin, Achmad Hudri dan beberapa pejabat di Kemenakertrans dimulai sejak 21 Oktober 2013.

Jamaluddien dituntut tujuh tahun penjara denda Rp 400 juta subsider enam bulan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dugaan pemerasan di Dirjen P2KT dengan memerintahkan Achmad Said Huri dan Ahmad Syaifudin. (Haji Merah/TAGAR).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru