oleh

Indonesia Bubar: Tanggapan Untuk Prabowo Subianto

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM. – Wacana Indonesia bubar pada 2030 yang dilontarkan Prabowo Subianto segera menuai polemik dan kontroversi. Omongan itu dianggap tak bijak karena disampaikan oleh elit politik yang seharusnya optimis melihat masa depan Indonesia.

Prabowo Subianto menyatakan hal itu dalam rangka peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi terutama jika kita melihat situasi Indonesia kini yang masih timpang antara kaya dan miskin, terjadi kesenjangan sosial, kemiskinan, penguasaan sumber daya alam yang tak adil, hingga persoalan ekologis.

“Sesudah perang kemerdekaan mereka tetap Indonesia mau dipecah dari dulu selalu. Nah, ini sekarang masih ada tulisan seperti itu bahwa Indonesia ini oleh ahli masih dianggap tahun 2030 sudah tidak ada lagi,” demikian Prabowo Subianto.

Indonesia bubar mungkin pernyataan yang diucapkan dengan nada pesimis dan gelap, tapi jika berangkat dari fakta-fakta sosial dan ekonomi politik yang terjadi, hal itu bukan sesuatu yang mustahil.

Kita perlu menyikapi peringatan Prabowo Subianto itu dengan sikap awas dan antisipatif agar ramalan itu tidak terpenuhi karena ramalan itu sendiri (self-fulfilling prophecy). Pemerintah perlu meyakinkan rakyat agar ramalan itu tidak benar justru dengan kerja nyata sesuai dengan ideal-ideal yang termaktub di dalam Pancasila.

Situasi kita

Hari-hari belakangan ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada pelbagai masalah. Mulai dari persoalan radikalisme, semangat persatuan yang mulai terkikis, ketimpangan sosial yang menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin terhempas ke dasar jurang kemiskinan, kedaulatan pangan, ekologi, hingga buruknya sistem kesehatan kita.

Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum mampu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat umum, kecuali di bidang pembangunan infrastruktur yang mulai dirasakan manfaatnya khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini kurang terjamah pemerintah pusat.

Sementara itu, di tataran akar rumput, gejolak kekerasan atas nama agama kian menjadi-jadi dan menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Gaduh politik di level elit berdampak nyata pada kehidupan masyarakat: penyerangan dan persekusi terhadap rumah ibadah dan pemuka agama.

Baca juga :  Begini KesigapanTim Biddokkes Polda Sulsel Dalam Evakuasi Korban Bencana Ke Makassar

Menghadapi situasi bangsa yang kian acak adut itu, kita, seluruh bangsa Indonesia dari pusat hingga kampung, dari pemimpin nasional hingga jelata, butuh suatu sikap tobat nasional. Pertobatan dari laku hidup lama yang cenderung ingat diri kepada laku hidup baru yang mengutamakan kepentingan nasional: bonum communae!

Indonesia bubar?

Fenomena-fenomena sosial politik ini membuat banyak orang menjadi skeptis terhadap eksistensi Republik dalam tahun-tahun mendatang. Prabowo Subianto, orang nomor 1 partai Gerindra, misalnya, menyebut Indonesia bakal lenyap pada 2030 jika sumber daya manusia dan sumber daya alamnya habis digasak asing.

Bagi Saya, ucapan Prabowo itu tak bisa dianggap remeh, tak bisa dipandang sebelah mata. Berangkat dari sejarah dunia, kita tahu Uni Soviet sebagai Negara adidaya dengan kekuatan besar di semua lini kehidupan, pada akhirnya runtuh dan bubar. Dalam sejarah Nasional, kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara pada akhirnya bubar dan hanya menyisahkan artefak dan kenangan dalam ingatan sejarah.

Meskipun ucapan Prabowo Subianto itu hanya mengutip novel fiksi ilmiah Ghost Fleet karya ahli strategis inteligen Amerika Serikat, namun kita perlu menaruh perhatian serius atas perkataan itu dari perspektif etika politik.

Ucapan Prabowo Subianto itu akan menjadi suatu kegentingan serius manakala negara tidak dapat menjamin tatanan masyarakat sedemikian rupa sehingga kesamaan, kebebasan, dan solidaritas, serta berperan mewujudkan kepentingan masyarakat dalam arti membawa masyarakat kepada ideal pendirian negara (Franz Magnis-Suseno: 2016).

Negara harus mampu menjamin seluruh prinsip yang merupakan orientasi normatif tujuan pendirian sebuah negara. Dengan lain perkataan, negara hanya berguna sejauh berguna bagi masyarakat dengan mengutamakan kemajuan kepentingan semua warga negara.

Keberadaan negara adalah demi kepentingan umum, tanpa itu negara bukanlah sebuah negara yang baik dan tak layak disebut negara. Ketika negara sudah tak mampu lagi memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, maka dengan sendirinya negara tersebut tak diakui dan pada gilirannya akan bubar.

Kehancuran negara-negara besar, pertama-tama bukan karena faktor eksternal, melainkan datang dari dalam rumah sendiri. Kehancuran sistem ideologi sangat besar potensinya untuk membubarkan sebuah negara.

Baca juga :  Pengurus PDK Kosgoro Banten dan Kabupaten/Kota se-Banten Dilantik

Ketika para warga negara abai dan apatis terhadap ideologi bangsanya dengan alasan ideologi negara tersebut dianggap sudah tak mampu mengakomodir kepentingan umum, itu pertanda waktu kehancuran telah dekat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pelan tapi pasti mulai dilupakan dan terabaikan oleh bangsanya sendiri. Pancasila hanya dijadikan sebagai jargon politik demi kepentingan kekuasaan, bukan sebagai suatu way of life yang menganimasi keseluruhan hidup orang Indonesia.

Parahnya lagi, Pancasila kini hanya dijadikan sebagai pembenaran kelompok tertentu ketika kepentingan politiknya terganggu dan diancam.
Menjadikan Pancasila sebagai alat untuk kepentingan politik sama halnya pengupayaan untuk menguburkan Pancasila dari keseharian hidup orang Indonesia.

Pancasila bukanlah alat, tapi tujuan yang harus dicapai. Padanya, pandangan mata jiwa kita dan seluruh kebijakan negara ini tertuju. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di dalam Pancasila, tersirat tugas dan tanggung jawab negara yakni mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, serta keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika negara tak mampu merealisasikan ideal-ideal tersebut, maka besar kemungkinan negara tersebut sedang menuju kepada kehancurannya.

Pertobatan nasional

Situasi yang sementara kita hadapi ini adalah sebuah situasi di mana telah terjadi penyimpangan arah dan tujuan serta cita-cita pendirian negara. Penyimpangan tersebut membuat kita terhempas dari rel dan koridor yang mengantar kita kepada realisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan lagi rel tersebut dibutuhkan suatu metanoia, suatu pertobatan nasional, suatu pembalikan arah sedemikian sehingga kita berada di rel yang semestinya.

Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon (makhluk politik) yang berarti makhluk yang bermasyarakat. Manusia adalah ada bersama dengan yang lain dalam suatu sistem masyarakat tertentu. Dan, negara dibuat didirikan untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya, untuk menjamin hak dan kebebasan masyarakatnya tidak dilanggar oleh yang lain.

Baca juga :  Kawal dan Amalkan Pancasila, GMKI Jakarta Gelar Dialog Kebangsaan

Masyarakat dan negara sudah selalu saling mengandaikan satu dengan yang lain; negara menjamin hak dan kebebasan masyarakat serta merealisasikan kepentingan masyarakat, sementara hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya adalah saling menghormati, menghargai, dan melengkapi.

Filosof Nikolas Drijarkara membahasakan relasi sesama manusia itu sebagai homo homini socius (manusia adalah sahabat bagi yang lain). Idealnya, dalam relasi dengan yang lain di dalam suatu masyarakat perlulah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai laiknya seorang sahabat.

Indonesia yang berlatar perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Beda keyakinan dan agama, beda pandangan politik, beda suku dan ras, bukanlah suatu masalah, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Indonesia yang solid menghadapi tantangan dari luar dan sejahtera lahir batin seluruh rakyatnya.

Pertobatan nasional tak lain merupakan perwujudan peran masing-masing pihak secara proporsional dalam menjalankan fungsi demi terwujudnya kesejahteraan umum. Pemerintah melaksanakan tugasnya menahkodai negara demi kepentingan masyarakat dan masyarakat mengawal setiap kebijakan yang ditelurkan secara rasional dengan meminimalisir konflik horizontal di kalangan akar rumput.

Di kalangan akar rumput, para pemuka agama dan tokoh masyarakat kiranya mampu menjadi garda terdepan yang berjuang menggergaji egosentrisme menubuh dalam kelompok dan agama tertentu yang berpikiran picik, sempit, dan kontraporduktif terhadap upaya perwujudan kesejahteraan umum.

Sudah saatnya kita kembalikan bangsa ini kepada fitrahnya, kepada esensinya, yang berpijak pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terbuka dan toleran.
Adalah tugas kita semua untuk melanggengkan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan sejati dengan membangun kekuatan politik yang solid untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat bagi rakyat.

Perhatian serius harus diberikan oleh para elit, pemangku kekuasaan, sebagai pendidik rakyat untuk “menggelorakan asa untuk kemajuan Indonesia, memadamkan prasangka, bukan memproduksi bualan politik yang membuat masyarakat putus asa” (J. Kristiadi). Rakyat harus dididik kepada jalan yang benar, untuk selalu merawat asa demi mewujudkan kebaikan bersama.  (Haji Merah)

Penulis Adalah, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Logo Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia.
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru