oleh

Pemerintah Lamban Tangani Bencana Ekologi Teluk Balikpapan !

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM – Peristiwa tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (31/03) lalu, merupakan sebuah tamparan keras dari sekian banyak  permasalahan lingkungan hidup, yang itu melibatkan korporasi.

Peristiwa itu merupakan sebuah tontonan baru bagi publik, yang menegaskan bahwa, Indonesia sedang mengalami darurat lingkungan, akibat tumpahan minyak, yang disebabkan karena bocornya  pipa milik PT Pertamina. Seluas 7.000 hektar pencemaran lingkungan terjadi, atau setara 60 KM.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Balikpapan itu, dapat disejajarkan dengan peristiwa Meksiko. Persoalan lingkungan di Balikpapan ini, sifatnya bukan berskala daerah atau pun nasional, namun internasonal.

Oleh karenanya, persoalan ini harus dikawal secara profesional oleh semua kalangan dengan melibatkan sthakholder yang ada. Sebab tanpa adanya semua pihak mau siapa yang akan bertanggung jawab ?. Ini jelas berkaitan dengan persoalan hukum, baik pidana maupun perdata.

Jika melihat penanganan kasus tumpahan minyak di Balikpapan, sangatlah disayamgkan, kenapa ?. Masih adanya penanganan yang manual dilakukan, seperti pengambilan tumpahan minyak menggunakan gayung, tanpa dilengkapi pelindung, sesuai dengan  standard yang ada.

Tumpahan minyak mentah yang terjadi di Balikpapan itu, merupakan limbah yang masuk kategori B3. Jika ini dibiarkan dan tidak segera ditangani, maka dapat berefek membahayakan bagi kesehatan umat manusia. Apalagi dalam hal penanganannya hanya sebatas menggunakan alat yang manual.

Berdasarkan aturan yang ada, seperti di Undang-Undamh No 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, maka persoalan ini harus benar-benar detail ditelaah. Sebab kasus yang terjadi di Balikpapan ini mutlak adalah kejahatan lingkungan, atau
environmental crime.

Sementara itu, melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2006, tentang Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut itu, dapat dilakukan. Sebab dalam Perpres ini, disebitkan bagaimana cara mencegah, mengatasi, menanggulangi, serta meminimalisir dampak penyebarannya.

Baca juga :  M Idrus : Safari Menjemput Takdir DKI 1

Tidak hanya itu, dalam Perpres 109 Tahun 2006 juga, terdapat hal yang menarik untuk dikaji dan ditelaah. Dalam regulasi itu tegas dikatakan, semua stakeholder bertanggung jawab, dari mulai tim kelembagaan, tim penanggulangan, tata cara pelaporan, penanggulangan, serta biaya terkait penanggulangan.

Namun demikian, jika melihat langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kinerjanya sangatlah lambat dalam merespon persoalan lingkungan di Balikpapan. Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungam hidup juga, dalam hal ini belum mengambil sampel soal perairan di teluk Balikpapan.

Dalam menyikapi hal itu, maka Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pariwisata, Pecinta Alam Mahasiswa Islam, disingkat Leppami PB HMI, mendorong pemerintah agar, memprioritaskan penanggulangan bencana tersebut, serta pemilihan kawasan yang terkena dampak ekologi, dalam hal ini adalah Teluk Balikpapan. (Haji Merah).

ICHWAN ABDILLAH
Penulis Adalah Direktur Eksekutif Bakornas Leppami PB Himpunan Mahasiswa Islam.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru