oleh

Strategi Kemandirian HMI, Dalam Sektor Ekonomi

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus menjadi poros dan bisa menjadi problem solver di tengah persoalan yang terjadi saat ini.
Eksistensi HMI jangan sampai  stagnan. Organisasi tertua di Indonesia ini, harus dapat mengedepankan wacana keIslaman dan keIndonesiaan, demi terciptanya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.

Saya menilai, semua kader HMI mengetahui, bagaimana konsistennya HMI dalam mengedepankan wacana Keislaman dan Keindonesiaan. Hal ini dilakukan dari sejak berdirinya HMI, 1947 sampai saat ini. Dua wacana besar itu, dalam hal ini telah dijelaskan secara tuntas oleh tokoh HMI yaitu Agus Salim Sitompul.

Sejarawan HMI itu menyimpulkan bahwa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), konsisten mengedepankan wacana dan pemikiran keIslaman dan keIndonesiaan melalui beberapa aspek seperti, aspek agama, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial dan lain sebagainya. HMI selalu mengayomi urusan-urusan ukhrawi dan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan negara dan urusan-urusan agama, tidak ada kontradiksi antar keduanya.

Dalam pandangan singkat ini, saya lebih tertarik pada aspek ekonomi. Sebab bagaimana pun, aspek ekonomi adalah langkah awal bagi ‘terciptanya masyarakat adil makmur’ sebagaimana hal itu bagian dari tujuan HMI itu sendiri (Pasal 4 AD). Aspek ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi yang mandiri. Selain ekonomi yang mandiri, juga harus merupakan ekonomi yang berkeadilan, sesuai dengan amanat nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) yang tertera dalam bab enam.

Dari sejak berdirinya, HMI selalu proaktif dalam peningkatan ekonomi nasional. Pijakannya jelas, yaitu, Hadits Nabi. ‘Kefakiran itu mengakibatkan (mendekatkan) pada kekafiran’. Kefakiran bentuk lain dan cikal bakal suatu tirani yang harus segera disingkirkan. Oleh karena itu, sebelum menjelma menjadi bentuk kekafiran, ekonomi bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung belas kasihan pihak asing.

Baca juga :  BAZNAS Kabupaten Ciamis bantu masyarakat yang terkena dampak gempa

Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) menjelaskan bahwa, bentuk kejahatan besar setelah perbuatan syirik adalah penumpukan kekayaan. Penumpukan kekayaan ini dalam istilah kekinian disebut sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme lahir karena tidak optimisnya kita, dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam, selain itu kita pun terlalu mengutamakan, intervensi pihak asing, seperti disebutkan dalam Undang-Undang PMA (Penanaman Modal Asing/UU No 25 tahun 2007).

Jika melihat UU PMA No 25 tahun 2007 ini, maka implikasinya jelas, tidak semua bangsa Indonesia mencicipi kekayaan bangsanya sendiri. Justru yang diuntungkan adalah para korporasi dengan dalih investasi. Di sinilah problem utama masyarakat Indonesia jauh dari apa yang dinamakan dengan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, solusi alternatifnya masyarakat Indonesia harus mandiri dalam ekonomi.

Kemandirian Ekonomi

Ya, setidaknya ekonomi yang mandiri bisa membuat bangsa kita mampu bersaing secara fair dengan pihak asing dan pada akhirnya kekuatan ekonomi kita ditentukan oleh bangsa kita sendiri (merdeka) yang mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam derajat yang makmur dan sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, mencapai 5,19%, angka statistik itu rupanya tidaklah berbanding lurus, dengan kehidupan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada umumnya, cara berpikir masyarakat itu, khususnya dalam masalah ekonomi, tidak terlalu memperdulikan angka-angka persenan.

Masyarakat lebih gembira manakala harga bahan pokok murah, BBM disubsidi, kuliah gratis, mudah mencari kerja, memperhatikan para petani dengan tidak mengimpor bahan pangan, peduli para nelayan dan lain sebagainya. Dari setiap rezim, masalah itu seharusnya sudah mampu diselesaikan, toh bangsa ini memiliki sumber daya alam yang super cukup bagi warganya, bukan malah dijadikan barang jualan dalam agenda lima tahunan yang pada akhirnya hasilnya gitu-gitu aja, tidak sesuai dengan janji-janji yang digaungkan saat kampanye.

Baca juga :  Polres Tangerang Selatan, Sukses Ringkus Penganiaya Anak Dibawah Umur

Atas dasar itu, diperlukan suatu terobosan alternatif agar kehidupan ekonomi bangsa ini berbanding lurus dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Dalam hal ini, saya sepakat dengan pandangan Sri Edy Swasono, guru besar ekonomi UI yang juga menantu pertama Bung Hatta, dia mengatakan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia. Kemandirian sejati, telah digariskan dalam cita-cita nasional, yang harus direalisasikan, yakni melepaskan diri dari ketergantungan.

Dengan bisa keluarnya kita dari ketergantungan, maka bukan tidak mungkin, bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam hal ekonomi. Bahkan suatu saat nanti bangsa kita mampu menjadi bangsa yang maju, berdaulat dan bangsa yang nomor satu dalam hal ekonomi di dunia.
Selain itu, jika kita bisa mandiri secara ekonomi, kehidupan bangsa kita secara otomatis, akan menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam kondisi seperti itu, dimanakah posisi kader HMI, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa ?.

Strategi untuk mewjudkan kemandirian ekonomi ini, saya kira dapat dilakukan di HMI, mulai dari potensi yang dimiliki oleh sumber daya organisasi itu sendiri. Pertama, Maksimalisasi peran dan fungsi Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI). Melalui LEMI, HMI seharusnya menggalakkan berbagai latihan kewirausahaan di setiap cabang seluruh Indonesia agar dapat merubah paradigma HMI dari ‘politik sentris’ menjadi ekonomi sentris (entrepreneurship).

Kenapa LEMI harus dimaksimalkan, ?. Hal ini disebabkan karena LEMI mampu mendorong, semua kader untuk melihat peluang usaha terlebih di era digital seperti saat ini, inovasi kewirausahaan sangat bervareatif termasuk di dalamnya memanfaatkan keberadaan online shop. Diera digital ini, dominasi penggunaan teknologi sangatlah utama digunakan oleh masyarakat. Untuk merespon hal ini, HMI harus mampu mendongkrak peluang usaha dengan sasaran utama masyarakat kekinian yang lebih menggemari belanja di dunia virtual (online shop).

Baca juga :  Aktivis Rahmat Gunawan Desak Pemkab Bogor Tegas Terkait Keberadaan PKL

Selain itu, HMI juga harus mampu mendorong serta memfasilitsi kader-kader untuk, memulai aktivitas wirausaha. Setidaknya HMI harus dapat memfasilitasi setiap kader himpunan untuk memulai usaha, baik berupa latihan-latihan kewirausahaan, seminar, kursus, bahkan menyediakan jaringan untuk mendapatkan akses modal dan pemasaran baik tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, ikhtiar HMI untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur, dapat dimulai dari awal, dengan mewujudkan kemandirian kader-kader himpunan, dalam aspek ekonomi. (Editor/Redaksi).

Rusdi Ali Hanafia
Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten Bidang Kewirausahaan 2016-2018.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru