HMI Cabang Ciputat Sebut, Pemerintahan Jokowi-JK Melanggar Hukum ?

0
Bagikan :

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hiduo yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Demikian hal itu tegaskan, Analis Hukum dari lembaga Human Right Working Group, Muhammad Irpan, senin (09/04) malam, pada acara diskusi, yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, di Ciputat, Tangerang Selatan.

Menurut Irfan, diera pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla ini, hak-hak warga negara belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Jika tidak menjalankan amanat Undang-Undang itu, kata Irfan, pemerintah Jokowi-JK bisa dikatakan Inkonstitusional atau melanggar hukum

“Inkonstitusional, di karenakan tidak menjalankan amanat konstitusi, ini berarti Jokowi melanggar HAM, yang telah dicantumkan pada UUD 1945,” kata Irfan. Seperti diketahui, Pengurus HMI Cabang Ciputat, Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, menggelar diskusi, bertajuk ‘Analisis Kritis pemerintahan Jokowi-JK’.

Senada, Afif Kurniawan salah satu peserta diskusi juga mengatakan, pemerintahan Jokowi saat ini, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga telah mengasilkan utang negara,  yang hampir mencapai padaangka 4.000 Triliun.

Afif menegaskan, diera yang semakin sulit ini, seharusnya masyarakat Indonesia, mudah mendapatkan kebutuhan pokok yang baik, layak dan menikmati hasil hasil bumi, salah satunya seperti sembako yang harganya murah.

Imam Santoso, Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Perguruan Tinggi dan Pemuda juga menegaskan, selaku mahasiswa harus bisa memahami terkait isu-isu nasional, serta harus juga menganalisis secara tajam, soal kondisi sosial atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kepada mahasiswa, Imam meminta agar seluruh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama kader HMI Cabang Ciputat, agar bisa memahami pemetaan-pemetaan berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Kita harus memahami aspek-aspek kehidupan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Jokowi, misalkan pemetaan politik nasional, pemetaan ekonomi nasional, pemetaan korporasi swasta dan juga BUMN, agar kita tidak hanya menanggapi isu-isu yang bersifat general.” kata Imam Santoso (Haji Merah).

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*