oleh

Reforma Agraria Mengalami Peningkatan, Benarkah ?

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM –Informasi yang simpang siur mengenai Program Reformasi Agraria dan Program Pembagian Setrifikat Tanah oleh pemerintahan Jokowi, sempat dianggap sebagai salah satu upaya menipu rakyat. Sebelum penulis memberikan sikap atas persoalan ini, sejatinya penulis akan menguraikan dahulu mengenai Program Agraria.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya mendorong Reformasi Agraria, melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah, seluas 9 juta hektar. Ini merupakan komitmen pemerintah, untuk menjalankan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 seperti yang tertuang dalam Perpres No 45 tahun 2016, ada 5 Program Prioritas terkair Reformasi Agraria. Pertama, Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria. Kedua, Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria. Ketiga, Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria. Keempat, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria. Kelima, Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Dalam tataran operasional, reformasi agraria dilakukan melalui legalisasi aset melalui masyarakat dan penataan akses masyarakat,  terhadap sumber-sumber ekonomi, politik, yang itu memungkinkan warga, memanfaatkan tanah secara maksimal. Legalisasi aset ini sebagai sebuah proses administrasi pertanahan. Di dalamnya meliputi pengumpulan data, data yuridis, pengumuman, penetapan dan juga penerbitan keputuasan pemebrian hak atas tanah.

Dalam prakteknya, kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun capaian pemerintah masig jauh, program reformasi agraria, selama 3 tahun pemerintahan Jokowi, sudah mulai ada kemajuan. Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, capaian reforma agraria sejak 2017, legislasi aset sudah mencapai pada angka sebanyak, 2.861.556 bidang atau 508.391,11 hektar, dan hasil itu diberikan kepada 1.327.028 keluarga.

Baca juga :  Waduh, Setnov Ditahan KPK, Jokowi Mau Pimpin Golkar ?

Sementara itu, untuk redistribusi aset mencapai 245.097 bidang atau 187.036 hektar, diberikan kepada 179.142 keluarga. Kemajuan perhutanan sosial selama tiga tahun masa pemerintahan hingga Agustus mencapai 1.053.477,50 hektar, telah diserahkan kepada 239.342 keluarga atau 3.879, unit SK, dan sebanyak 2.460 kelompok difasilitasi untuk pengembangan usaha.

Melihat realisasi perhutanan sosial saat ini, Indonesia memiliki hutan yang meliputi, hutan desa seluas 491.962,83 hektar, hutan kemasyarakatan seluas, 244.434,67 hektar, hutan tanaman rakyat seluas,  232.050,41 hektar, kemitraan kehutanan seluas, 71.608,20 hektar, dan hutan adat seluas, 8.746,49 hektar. Sementara itu, untuk perizinan perhutanan sosial di areal perhutanan, saat ini seluas, 4.674,90 hektar.

Melihat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah telah menargetkan pengesahan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar, dan penyediaan sunber tanah obyek reforma agraria seluas, 4,1 juta hektar. Sejauh ini penulis melihat, program reformasi agraria pemerntahan Jokowi, memiliki fokus kebijakan yang jelas, baik secara filosofis, perencanaan, maupun targetnya.

Sekalipun secara aktualisasi target capaiannya, cukup lumayan berat,  menjelang akhir pemerintahan di tahun 2019, belum lagi dinamika politik pada tahun politik ini sangat keras. Oposisi pemerintah yang seharusnya dapat memberikan  argumentasi rasional soal hal ini, justru malah berbanding terbalik. Sekalipun program reforma agraria ini dinilai tidak tepat sasaran dan target, seharusnya langkah yang diambil oleh pihak oposisi adalah, menghadirkan fakta, dan data yang akurat.

Hal ini penting untuk dilakukan, agar masyarakat juga teredukasi. Menghadirkan data yang akurat juga penting digunakan oleh oposisi, sebagai upaya mencerdaskan masyarakat. Sebab bagaimana pun jika data harus dilawan dengan data lagi. Ruang publik harus jelajahi oleh  fakta, agar sesama masyarakat,  tidak saling menjatuhkan, tetapi juga memberikan solusi.

Baca juga :  Tempat Asyik Buat Nongkrong, Ya Warung Kang Asep ! 

Pernyataan Amien Rais yang saat ini menjadi politisi senior dari Partai Amanat Nasional, tentang program reformasi agraria, secara eksplisit telah menghadirkan diskursus yang kurang tepat. Saat ini, opisisi dalam tubuh pemerintahan, tak memberikan solusi yang cerdas dan kongret, pada praktek demokrasi yang sedang dinikmati oleh pemerintah. Saat ini yang tergambar adalah adanya kehausan, akan kekuasaan. Sebagai masyarakat, kita seharusnya cerdas dalam melihat fenomena politik, terutama dalam melihat kritik-kritik yang dilontarkan oleh pihak oposisi kepada pemerintah. (Tulisan Ini Telah Diedit Redaksi/Haji Merah).

Alfonsius Ladi Ola
Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Flores.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru