banner 728x250

Ingatkan KPU, Direktur Poldagri: Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 Harus Ikuti Aturan UU Pemilu

  • Bagikan
Kapuspen Kemendagri Dr. Bahtiar (Dok Istimewa)
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 baik Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif semakin dekat. Dimana dalam menyambut pesta demokrasi Lima Tahun sekali tersebut harus diperlukan persiapan yang matang dan harus mengacu kepada aturan UU Pemilu demi suksesnya pemilu.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Bahtiar mengingatkan KPU RI agar tak membuat aturan teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019 di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu No 7/2017.

Demikian ditegaskan Bahtiar saat menanggapi wacana larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019.

“Ikuti saja UU yang sudah ada. Bunyinya UU seperti apa, aturannya seperti itu ya tinggal direalisasikan,” kata Bahtiar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Menurut Birokrat Bergelar Doktor itu, meski larangan tersebut didasari niat baik, tetapi pengaturannya harus sesuai dengan UU. “Urus negara ini tidak cukup dengan niat baik tapi harus dengan sistem yaitu UU,” kata Bahtiar.

banner 336x280

“Negara kita Negara hukum, segala apapun diatur dengan UU jadi tidak bisa melenceng dari UU,” Imbuh Bahtiar.

Lebih jauh Bahtiar mengungkapkan, untuk itu KPU diminta membuat peraturan penyelenggaraan pemilu dengan mentaati UU yang ada. “Hukum itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau membatasi hak orang atau mengurangi hak orang itu harus levelnya UU,” ujar Bachtiar.

“Peraturan Pemerintah (PP) saja enggak bisa, atau peraturan teknis, misalnya setingkat Peraturan Menteri, lembaga, itu tidak bisa membatasi hak orang,” lanjut dia.

Bahtiar juga berpendapat, KPU tak boleh menggunakan dasar hukum lainnya, jika UU Pemilu tak mengaturnya.

“Kalau orang-orang ikut kegiatan pemilu, ya UU Pemilu. Kalau pilkada, UU Pilkada. Kalau untuk kepala desa ya UU kepala desa. Sekarang ini mau ikut apa? Pemilu kan, rujukannya UU pemilu,” ucap dia.

Kemendagri juga mengomentari wacana akan diwajibkannya para calon anggota legislatif menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN itu wajib diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, bukti pelaporan tersebut diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan pada Pileg 2019.

“UU-nya bunyinya seperti itu, makanya sepanjang enggak ada UU jangan kita mengada-ada,” tegas Bahtiar.

Sumber: KOMPAS.com

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *