oleh

Ijazah Palsu STT Setia, Saksi Pelapor: Ada Kesan Hakim Membiaskan ke Perkara Lain

 

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Setelah bertahun-tahun akhirnya kasus Ijazah Palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rektor Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) MM dan Direktur STT Setia ES ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka didakwa telah melanggar UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan ancaman 10 Tahun penjara.

Kabar tersebut tentu membuat sekitar 659 korban merasa bahwa akhirnya perjuangan mendapat keadilan didengarkan. Namun, setelah mulai menjalani proses persidangan para korban dan saksi justru dihadapkan dengan hal yang justru sangat tidak menyenangkan.

“Ketua Majelis Hakim yang kebetulan ‘satu marga’ dengan salah satu terdakwa, terkesan lebih berpihak ke Terdakwa,” ujar seorang saksi pelapor bernama Willem Frans Ansyanay dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/4).

Frans juga menduga, hakim juga terkesan menggiring atau membiaskan kasus ke perkara lain. Padahal dalam Delik Formal, dimana siapapun yang dapat melaporkan perkara tersebut, bukan Delik Aduan.

“Kami menduga bahwa hakim justru menempatkan saksi dan korban sebagai terdakwa, dengan hanya memberikan kesempatan menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’. Seakan-akan hakim sedang bertindak sebagai kuasa hukum terdakwa,” katanya.

Situasi seperti ini, kata Frans, justru membuat saksi dan korban merasa pesimis, terlebih hak istimewa terdakwa yang ditetapkan sebagai Tahanan Kota. Padahal ancaman hukumannya lebih dari lima tahun dan seharusnya terdakwa menjalani Tahanan Rutan.

“Selama persidangan juga, program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang menjadi permasalahan juga. Seakan ingin dikaburkan oleh pernyataan terdakwa dan kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa program tersebut adalah cantelan saja,” tuturnya.

Disampaikan Frans, bila pada akhirnya Hakim menganggap kedua terdakwa di posisi yang benar, maka Hakim juga bertanggungjawab. Hakim harus meminta kepada pemerintah untuk memulihkan kondisi korban, atau membuat Ijazah 659 korban menjadi sah.

Baca juga :  Kongres Konasmi dan Aspeksindo resmi di buka di Sulsel

“Selain itu, ia juga harus mengembalikan hak-hak korban yang saat CPNS dinyatakan lolos lalu kemudian dibatalkan. Karena saat dicek ternyata Ijazah yang digunakan ternyata tidak memiliki izin,” tegasnya.

Menurutnya, hakim juga harus meminta pemerintah untuk kembali menaikkan golongan PNS yang kembali diturunkan. Hal ini dilakukan setelah ijazah yang digunakan tidak ada izinnya.

“Hakim juga membayarkan atau merapel haknya selama si korban diturunkan golongannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, STT Setia memiliki SK No. 180 Tahun 1997 dari Kementerian Agama, dan dalam SK tersebut hanya diperuntukkan untuk Prodi Teologia dan Pendidikan Agama Kristen (PAK) serta Ujian Negara, tidak dikatakan boleh menempelkan atau mencantelkan prodi-prodi umum yang ranahnya Kementerian Riset Teknologi dan Dikti. (Tris/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru