oleh

Kebebasan Beragama Terkekang, GMKI Minta Pemerintah Jamin Hak Warga Negara

JAKARTA, KICAUNEWS.COM -Penggunaan Monumen Nasional (Monas) yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan, saat ini masih dalam perdebatan. Selain dianggap akan menimbulkan polemik, kegiatan ini juga dinilai dapat menimbulkan politisasi keagamaan.

Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Martin Laurel Siahaan mencontohkan, GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi, yang sampai saat ini masih memperjuangkan kebebasannya dalam memeluk agama dan beribadah setiap hari minggu di lapangan Monas, depan Istana Negara.

“Selama enam tahun (2012-2018), jemaat kedua Gereja ini tidak diperkenankan mendirikan rumah ibadah (Gereja) di lokasi seharusnya.” kata Martin dalam keterangan tertulisnya, seperti diterima redaksi.

Menurut Martin, berdasarkan informasi yang diperoleh GMKI, saat ini masih ada beberapa gereja di Jakarta, yang di demo oleh bebrrapa ormas tertentu, agar umat kristen menghentikan aktivitas ibadahnya.

Padahal, kata Martin menjelaskan, mereka (umat kristen) sudah beribadah di gedung Gereja tersebut selama belasan bahkan puluhan tahun.

“Akhirnya mereka memilih lapangan Monas yang merupakan simbol perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat yang paling aman untuk melaksanakan ibadah.” tambah Martin.

Oleh karenanya, Martin meminta agar, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bisa menjamin hak warga negara agar tidak terkesan hanya ‘lip service’ saja.

Selain itu, sambung Martin menegaskan, dalam memperingati ‘Paskah’ tahun ini, GMKI meminta agar cabang-cabang GMKI merayakan hari ‘Paskah’ ini secara sederhana dan merefleksikan makna ‘Paskah’ untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan di Indonesia.

“GMKI akan memusatkan perayaan Paskah Nasional di Gelanggang Olahraga (GOR) Manokwari Papua Barat,” tegas Martin.

Seperti diketahui, perayaan ‘Paskah Nasional’ ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 april 2018 mendatang. Adapun rangkaian kegiatannya diantara, menggelar Workshop Literasi Generasi Milenial, Lokakarya Pilar-Pilar Demokrasi.

Baca juga :  Soal Tiga Gereja Ditutup, GMKI Minta Pancasila Harus Dibumikan

Martin mengungkapkan, dalam lokakarya tersebut, akan dibahas mengenai penyelesaian kasus hukum dan HAM di Papua dan reorientasi otonomi khusus Papua untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

“Tujuan kegiatan ini untuk merefleksikan Paskah dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus hak-hak masyarakat Papua,” ungkap Martin. (Haji Merah)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru