oleh

Ambivalensi Kritik Pembagian Sertifikat Tanah Ala Jokowi

PENDAPAT, KICAUNEWS.COM – Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), saat ini daratan Indonesia memiliki total luas mencapai 190.456.900 ha. Sebanyak 120.743.441,71 ha atau setara 63,5% merupakan kawasan hutan.

Sementara kawasan yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya seluas 69.683.448,29 ha atau 36,5%, dari total luas daratan Indonesia. Data inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan pemerintah, dalam membantah tuduhan bahwa 74% lahan Indonesia yang dikuasai asing. 

Polemik yang muncul dari pernyataan Amien Rais terhadap pemerintahan Jokowi yang menyebutkan, program bagi-bagi sertifikat ala Jokowi adalah “pengibulan” sudah kepalang mencuat ke permukaan publik.

Dari pernytaan tersebut, pertanyaan yang paling mendasar adalah pengibulan semacam apakah yang dimaksud salah satu tokoh reformasi tersebut ?. Opini publik saat ini menjadi liar dan bertanya-tanya, apakah sertifikat yang dibagikan adalah palsu atau apakah sertifikat yang dibagikan adalah milik asing.

Hal ini tentu mesti diluruskan agar masyarakat tidak gaduh kemudian.
Seperti diketahui sebelumnya, reformasi agraria yang coba dijalankan oleh pemerintah adalah menertibkan tanah-tanah terlantar, baik sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Tanah tersebut dicabut izinnya kemudiaan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan akan dibagikan ke masyarakat. Hal itu yang dinamakan redistribusi aset. Upaya pemerintah adalah dengan berusaha secepat mungkin menyelesaikan dan membagikan sertifiikat tanah.

Sampai dengan tahun 2017, realisasi redistribusi telah mencapai 262.189 bidang. Dan pada tahun 2018 akan ada 350.000 bidang yang di redistribusi dan selanjutnya untuk target redistribusi 2019 akan menjadi 1,5 juta bidang. Upaya ini dilakukan, demi mengurangi konflik agraria di masyarakat.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Bojongloa Kaler, Babinsa, dan ASN Kelurahan Babakan Tarogong Pendisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan

Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengelola tanah tersebut sehingga menjadi aset yang lebih produktif dan bermanfaat. Istilah ‘Pengibulan’ yang dipilih Amien Rais dalam konteks pembagian sertifikat tanah merupakan tuduhan serius kepada pemerintahan saat ini.

Melihat kerawanan konflik agraria yang terjadi di Indonesia semestinya harus dapat teratasi dengan instrumen yang jelas sebagai landasan kekuatan hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah sertifikat tanah.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar. Jumlah ini meningkat 50 persen dibandingkan tahun 2016. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga.

Sementara itu, konflik pada sektor perkebunan menempati posisi pertama yakni sebanyak 208 konflik atau 32 persen dari seluruh konflik yang ada sepanjang 2017.

Ungkapan yang di lontarkan Amien Rais merupakan sebuah provokasi politik yang memang bisa dijual menjelang tahun politik khususnya menghadapi pilpres 2019 dan isu yang di kembangkan adalah isu sejak zaman Orde Baru.

Akan tetapi, data yang dimunculkan tidak jelas, serta tidak dapat dijadikan data untuk menyerang kebijakan penerbitan dan pembagian sertifikat tanah Jokowi.
Hal ini dipertegas dengan bantahan Bank Dunia yang menyatakan bahwa data yang digunakan tidak valid.

Kalau sekiranya Amien Rais mencoba fair dalam mengkritik, Ia juga harus mampu menjelaskan dan membeberkan data bahwa pada masa sebelum pemerintahan Jokowi berlangsung. Ada 2,2 juta hektar tanah yang di lepas kepada pelaku bisnis yang memang sebagian besar adalah kelompok bisnis yang berasal dari asing.

Bahkan menteri kehutanan saat itu (periode 2009-2014) Zulkifli Hasan yang hari ini ketua umum PAN, telah mencetak rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan melalui pelepasan kawasan hutan kepada kelompok bisnis tertentu.

Baca juga :  Jokowi resmikan dimulainya Rusunami di Tangsel

Artinya ‘Pengibulan’ yang dikatakan oleh Amien Rais itu, selain tidak berdasar dan tidak relevan, tuduhan itu sangat berlaku  kepada kelompoknya. Meminjam perkataan Rustam Ibrahim, biarlah jutaan rakyat kecil yang telah menerima sertifikat tersebut mengadili dan memutuskan kualitas ucapan Amien Rais.

Ricky Rinaldi
Penulis Adalah, Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru