oleh

Ruang Kelas di Daerah Terpencil Masih Minim, Komisi X Tawarkan Solusi Ini

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Saat ini ada beberapa hal yang akan mejadi perhatian saya sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yaitu pemerataaan tenaga pengajar terutama di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau terpencil.

Hal itu ditegaskan politisi perempuan dari Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, dalam keterangan persnya, usai dilantik.

Menurutnya, berdasarkan hasil penilaian ORI-USAID CEGAH, pada tahun 2016 sektor pendidikan di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau terpencil menghadapi berbagai persoalan.

“Kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru yang minim, tidak terealisasinya tunjangan khusus bagi guru di daerah perbatasan.” kata Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian.

Padahal, kata Hetifah menambahkan, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 41/2009, Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Seperti dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1), sambung Hetifah, dinyatakan bahwa, Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, di daerah khusus sesuai ketentuan perundang-undangan diberi tunjangan khusu setiap bulan selama masa penugasan.

Politisi Perempuan dari Partai Berlambang Pohon Beringin itu menjelaskan, yang dimaksud daerah khusus dalam PP ini adalah daerah perbatasan, terpencil dan daerah terkena bencana.

“Saya mendorong pemerintah memberi perhatian terhadap guru-guru yang berada di garis depan Indonesia.” jelas Hetifah dalam keterangan persnya, kepada Jurnalis.

Menurut Hetifah, kelayakan arana pendidikan, seperti ruang kelas, setelah mencermati data-data dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang diterbitkan Kemendikbud, banyak sarana pendidikan seperti ruang kelas diseluruh di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Ruang kelas yang layak, sambung Hetifah, umumnya mayoritas terdapat di sekolah-sekolah di Jawa dan beberapa daerah perkotaan di luar Jawa. “Ke depan, kita berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi tersebut karena sarana pendidikan yang layak adalah hak setiap siswa.” jelas Hetifah. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru