oleh

MoU BPK dengan SAI Pakistan, Bahrullah Akbar: Ini Langkah Menuju Good Governance

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Dalam Rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terus berupaya melakukan berbagai langkah-langkah untuk menuju good governance.

Dimana Dalam rangka menjalin hubungan dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan di sektor publik, BPK RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Supreme of Audit Institution of Pakistan.

“kami BPK Hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” Kata Wakil Ketua BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar saat dimintai keterangannya.

Kepada redaksi kicaunews, Orang Nomor dua Di BPK itu menuturkan, Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Pakistan ini diharapkan mampu mendorong transparansi dan Akuntabilitas dalam menuju good governance.

“Good Governance diIndonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi dan sampai saat ini Khususnya Lembaga BPK terus berupaya agar apa yang menjadi cita-cita bangsa bisa benar-benar terealisasi,” Jelasnya.

Dikutip dari halaman resmi milik bpk.go.id, Penandatangan dilakukan langsung oleh Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,C.A., C.P.A. dan Auditor General of Pakistan, Javaid Jehangir, dan disaksikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, dan pejabat struktural BPK, serta Duta Besar Pakistan di Indonesia, Mohammad Aqil Nadeem, di Jakarta, (26/3/2018).

Tidak hanya itu, kedua belah pihak juga menandatangani action plan, dengan topik kerja sama meliputi : peer review, seminar bilateral tentang performance measurement framework, pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan atas manajemen bencana, pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan paralel terkait lingkungan, seperti manajemen limbah medis dan pengelolaan sampah.

Selain itu, BPK akan memberikan asistensi kepada SAI Pakistan dalam mengembangkan audit kesiapan implementasi SDGs pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, kedua lembaga pemeriksa dapat saling mendukung dan meningkatkan kerja sama secara proaktif, dalam berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam sektor publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Red)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru