oleh

Korban Ijazah Palsu STT Setia Adukan Nasibnya ke DPR

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Perwakilan dari 659 korban ijazah palsu mendatangi Komisi III DPR RI pada Kamis (29/3). Mereka mendatangi wakil rakyat guna mengadukan nasibnya terkait pengadaan ijazah yang diduga palsu.

Kasus Ijazah Palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) terus berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus yang menyeret Rektor dan Direktur STT Setia ini telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, bahkan Komisi Yudisial juga mengikuti jalannya persidangan.

Perwakilan dari korban, Willem Frans Ansnay mengatakan, pihaknya mengapresiasi kesediaan Komisi III menemui mereka. Pasalnya, nasib para penerima ijazah dari STT Setia tidak kunjung jelas, lantaran ijazah yang diterbitkan diduga palsu.

“Hampir 12 tahun mereka mendidik anak-anak bangsa, tapi nasib mereka juga tidak jelas. Ada STT Setia  menyelenggarakan PGSD (Pendidikan Guru SD) yang tidak punya izin dari Ristek Dikti,” ujar Frans saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI.

Disampaikan Frans, korban yang menerima ijazah palsu mayoritas berasal dari wilayah timur Indonesia. Ketika ijazah mereka digunakan untuk mendaftar PNS dan naik golongan, akhirnya diketahui bahwa ijazah tersebut palsu.

“Mereka akhirnya tidak bisa naik golongan 2B, mereka boleh mengajar tapi dengan ijazah SMA. Ini yang menyebabkan mereka stuck di golongan 2A,” katanya.

Dalam kasus yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, setidaknya dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah MM dan ES, yang awalnya ditahan namun saat ini berubah statusnya menjadi tahanan kota.

“Proses yang kami lihat ini membuat ada rasa ketidakadilan. Dari Rutan bisa dikeluarkan, ada apa? Apalagi saat sidang, Majelis Hakim ada yang bermarga sama dengan terdakwa. Demi keadilan inilah yang kami laporkan,” paparnya.

Baca juga :  Input Data Situng KPU Disoal BPN, Ini Keputusan Hasil Sidang Bawaslu RI

Adapun Pimpinan RDPU Arsul Sani menyebut, DPR akan memberikan masukan ke pengadilan, bahwa ada aduan terkait kasus tersebut. Jika sudah ada surat pemantauan, maka DPR dapat mengawasi Komisi Yudisial langsung.

Sementara, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Nasir Djamil menyebut pihaknya akan mendalami aduan tersebut. Karena memang ada kemungkinan ‘sistim tolong’ lantaran pimpinan sidang dan terdakwa masih satu marga.

“Kita akan lalukan rapat konsultasi dengan MA, ada kecenderungan nolong kawan-kawan atau NKK. Ada kesamaan marga, bukan menuduh tapi kita hati-hati, jangan sampai ada macam-macam. Nanti akan disampaikan aduan ini dengan fraksi-fraksi yang ada di Komisi III,” paparnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini kasus pelanggaran UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan ancaman 10 tahun Penjara ini, tetap tidak dapat membuat status terdakwa menjadi Tahanan Rutan dan tetap menikmati udara segar sebagai tahanan kota. (Tris/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru