oleh

Wakil Ketua Komisi X, Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Perbatasan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Ketimpangan pendidikan yang terjadi dibeberapa daerah, salah satunya di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara harus segera ditindak lanjuti. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X, Hetifah, Jumat (23/03) saat dimintai keterangan pers.

“Saya sudah beberapa kali ke pedalaman dan perbatasan. Beberapa persoalan yang saya petakan antara lain kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru yang minim, tidak ada tunjangan khusus bagi guru di daerah perbatasan,” kata Hetifah.

Seperti diketahui, Hetifah baru saja ditunjuk Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menduduki wakil ketua komisi X DPR. Sebelumnya, Ia adalah Anggota Komisi II di DPR.

Pemerintah selama ini, kata Hetifah, sudah mencoba melakukan pemerataan distribusi guru pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi, sambung Hetifah, keberadaan guru PNS masih minim dan kerap dilalukan mutasi sehingga pengajaran yang diberikan belum optimal.

“Kita berharap ada penambahan pada tahun 2018. Guru-guru yang sudah diangkat PNS di daerah perbatasan kalu bisa diberi syarat mengabdi minimal 5 tahun, tidak sekedar ditetapkan lalu dimutasi,” sambung Hetifah.

Pada tahun 2017 kemarin, pemerintah telah melakukan perekrutan guru PNS jalur khusus untuk menjadi guru garis depan (daerah perbatasan), jumlahnya sebanyak, 6.296 guru, dan itu sudah tersebar diberbagai daerah.

Selain soal guru, Wakil Ketua Komisi X itu juga meminta agar, pemerintah segera memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak. Sambung Hetifah, di daerah-daerah perbatasan, masih banyak ditemukan ruang kelas yang rusak, dan tidak layak digunakan untuk belajar.

“Jika dilihat berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud, masih banyak sarana pendidikan seperti ruang kelas diseluruh di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.” kata Hetifah.

Baca juga :  Rapim Golkar, Ical : Golkar Dukung Pemerintah Tanpa Minta Imbalan

“Ruang kelas yang layak umumnya masih terdapat di mayoritas sekolah di Jawa dan beberapa perkotaan di luar Jawa. Ke depan, kita berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi tersebut karena sarana pendidikan yang layak adalah hak setiap siswa,” sambung Hetifah.

Komisi X adalah komisi yang memikili ruang lingkup pendidikan, olahraga dan sejarah. Adapun mitra pemerintah Komisi X adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi), dan Badan Ekonomi Kreatif. (Haji Merah).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru