oleh

PBHI: Pernyataan Ketua KPK dan Wiranto Melanggar Undang-Undang

 

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pernyataan yang keluar dari mulut Ketua KPK Agus Rahardjo pada beberapa pekan lalu, meninggalkan banyak polemik. Sebelumnya, Agus Rahardjo mengatakan, “Informasi yang kami dapatkan saat ini, ada beberapa calon yang maju di Pilkada 2018, itu 90% lebih akan menjadi tersangka.” kata Agus.

Sementara itu, pernyataan kedua juga datang dari Menkopolhukam, Wiranto yang juga memberikan himbauan agar KPK, menunda penetapan tersangka kepada calon kepala daerah. Dua pernyataan itu saat ini, mengandung polemik.

Merespon hal tersebut, Badan Pengurus Nasional, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menolak kedua sikap dan pernyataan tersebut.

Koordinator Program PBHI, Julius Ibrani dalam keterangan persnya mengatakan, ada tiga alasan yang mendasari penolakan PBHI.

Pertama, kata Julius, pernyataan itu inkonstitusional, Kedua, adanya intervensi politik terhadap hukum, dan Ketiga, himbauan yang disampaikan Menkopolhukam sebagai representatif dari kekuasaan politik eksekutif yang jelas bertentangan drngan komitmen pemberantasan korupsi.

“Pertama, pernyataan tersebut inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’.” kata Julius Ibrani, Rabu (14/03) dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Julius, hukum tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu apapun termasuk percepatan atau penundaan penetapan tersangka korupsi. “Terlebih, KPK sebagai penegak hukum dengan kewenangan pro justitia dalam kerangka fungsi yudikatif, tidak dapat beropini tentang potensi, dan hanya bisa berproses hukum.” kata Julius.

Selanjutnya, Julius juga menegaskan, imbauan Wiranto selaku Menkopolhukam dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi politik terhadap hukum. “Karena mengutamakan proses politik Pilkada dan mengesampingkan proses hukum pemberantasan korupsi.” tegas Julius.

Julius menilai, himbauan yang disampaikan Wiranto kepublik, jelas bertentangan dengan kekuasaan politik eksekutif, serta bertentangan dengan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru