oleh

‘Dinamika Jelang Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019’ Oleh Direktur Poldagri Kemendagri

DUA hajatan besar dalam politik dan demokrasi Indonesia akan dihadapi masyarakat, yaitu pelaksanaan Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang serta Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif.

“Saya kira Pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang menarik,” ujar Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bahtiar, M.Si saat wawancara ekslusif oleh SINDO Weekly, Rabu (7/3/2018) pekan lalu, di ruang kerjanya lantai 5 Gedung F Kementerian Dalam Negeri, Jln. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat .

Dua hajatan tersebut tentu menjadi “pekerjaan rumah” dan membutuhkan kerja ekstra oleh penyelenggara pemilu. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tentu pemerintah tak akan tinggal diam dan membiarkan para penyelenggara pemilu tersebut bekerja sendiri dengan segala keterbatasannya.

Bahtiar mengatakan, bentuk bantuan yang diberikan oleh Kemendagri akan seperti yang tercantum dalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Termasuk menyiapkan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Birokrat Bergelar Doktor itu bersedia membeberkan persiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi Pemilu 2019?

Terkait penyelenggaraan pemilu itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun demikian, memang kerja pemilu ini tidak hanya dikerjakan sendiri oleh rekan-rekan penyelenggara karena penyelenggara ini pasti punya keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur, termasuk menyiapkan dukungan sarana prasarana.

Sebut saja misalnya di kantor PPK di kecamatan itu kan tidak ada kantornya. Kemudian, personel kesekretariatan di KPU, KPUD, serta KPU kabupaten/kota dan Panwaslu, misalnya, kan pegawainya tidak ada. Oleh karena itu, Kemendagri mendukung dengan menugaskan beberapa staf atau pegawai pemerintah daerah (pemda) untuk membantu, termasuk juga mengoordinasikan untuk menciptakan kondisi, yakni bagaimana menciptakan iklim yang damai, mengurangi ketegangan-ketegangan, termasuk pendidikan politik bagi masyarakat.

Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri?

Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemerintah dan pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk bantuan dan fasilitas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 434 ayat (2) itu adalah penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwascam dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, serta Panwascam dan PPS.

Ada pula pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, penjaminan kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, serta dukungan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah gencar melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu, melakukan koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan, konsolidasi keamanan dan ketertiban dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu, serta melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Bagaimana prediksi pemerintah untuk Pemilu 2019 ini?

Saya kira Pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang menarik. Sebab, inilah pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu serentak sejak 1955 silam ketika kita melakukan pemilu. Biasanya, kita dua kali
ke tempat pemungutan suara (TPS), yakni memilih legislatif dulu, kemudian baru memilih presiden. Nah, pada 2019 ini, berdasarkan UU yang baru dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilu tersebut dilaksanakan secara bersamaan.

Jadi, di TPS akan ada lima kotak suara. Masing-masing kotak suara tersebut ditujukan untuk suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Tentunya ini juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat.

Namun, ini adalah bagian dari cara pemerintah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kemudian, juga akan terjadi efisiensi. Sebab, kalau terjadi pemilihan dua tahap, yakni pilpres dan pileg, kita harus membayar penyelenggara dua kali, terutama penyelenggara ad hoc itu. Kemudian, ketegangan-ketegangan sosial juga bisa kita kurangi. Namun, yang lebih penting lagi, pemilihan yang bersamaan ini diharapkan mempunyai efek domino, yaitu presiden terpilih itu diharapkan pada waktu yang sama juga mendapatkan dukungan parlemen yang kuat.

Sebut saja contohnya ketika seseorang terpilih menjadi presiden. Karena itu serentak, secara teoritis kemungkinannya juga partai-partai yang mengusung presiden itu pun akan menguasai parlemen minimal 50% + 1, bahkan bisa lebih dari itu.

”Namun demikian, memang kerja pemilu ini tidak hanya dikerjakan sendiri oleh rekan-rekan penyelenggara karena penyelenggara ini pasti punya keterbatasan sumber daya.”

Ada yang mengatakan bahwa Pilkada 2018 merupakan pemanasan dan punya pengaruh besar terhadap Pilpres 2019.

Bagaimana tanggapan Anda?

Sebenarnya ini bukan direncanakan sebagai pemanasan. Kebetulan saja jadwal pilkada serentak yang ketiga ini berlangsung pada 2018. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tahap pertama pada 2015 dilakukan di 299 daerah, 2017 di 101 daerah, dan 2018 ini 171 daerah. Karena ini irisan waktunya tidak terlalu jauh dengan pemilu dan pilpres, akhirnya selalu dihubungkan ke sana.

Sebenarnya tidak direncanakan untuk itu. Oleh karena itu, penyelenggara sekarang ini memang mesti bekerja ekstra keras. Sebab, mereka harus mengerjakan dua aktivitas pada waktu yang sama, khususnya di 171 daerah. Kalau di daerah lain, yakni 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, tidak ada persoalan. Mereka beriringan mengerjakan dua hal, yaitu pileg dan pilpres. Kalau di pusat, pasti akan mengerjakan semua. Tentu kami sebagai pemerintah tidak akan membiarkan penyelenggara tersebut kesulitan. Sesuai dengan rambu-rambu hukum yang tersedia, pemerintah akan memberi pengawalan-pengawalan dan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan para penyelenggara pemilu sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diatur dalam konstitusi kita.

Menurut Anda, dinamika apa saja yang akan dimainkan di Pilkada 2018 ini?

Saya kira ini bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita. Pada 1999, 2004, 2009, dan 2014, kita sudah pernah mengalami. Kalau saya, dinamika ini malah terasa biasa saja. Jadi, masyarakat sudah mengalami proses ini. Tidak seperti pertama kali melakukan ini, yakni ada terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan pilihan.

Masyarakat kita sudah mengalami proses-proses itu, bahkan sudah mengalami pada tingkat yang paling ekstrem. Dulu, perbedaanperbedaan itu bahkan diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan. Akan tetapi, perkembangan demokrasi masyarakat kita sudah semakin matang. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa ketegangan-ketegangan sosial itu tidak akan terlalu signifikan. Paling yang akan ramai itu di medianya saja. Sering kali terjadi juga di dalam pilkada maupun pemilu, terutama di daerah-daerah, bahwa ada ancaman-ancaman untuk PNS terkait pemilihan ini.

Bagaimana langkah pemerintah, dalam hal ini Kemendagri?

Kalau ini, sudah ada aturan hukumnya. UU itu sudah tegas mengatur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). ASN itu terdiri dari dua unsur, yakni PNS dan pegawai dalam perjanjian kerja. Itu sudah diatur dalam UU, bahkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pun sudah berulang kali diedarkan. Kemudian, dari Kemenpan RB, KASN, dan seterusnya juga sudah mengingatkan bahwa PNS itu mutlak harus netral.

Nah, masalahnya memang di wilayah itu sering kali pegawai negeri ini dalam posisi subkoordinasi terkondisikan oleh keadaan. Supaya dia bisa survive atau bertahan hidup dalam kariernya, terpaksa dia bersentuhan dengan politik lokal. Karena contoh-contoh dalam praktiknya demikian, kalau dia menjadi tim sukses dan lainnya, kariernya serta-merta akan naik. Kalau tidak, dia bisa diberhentikan. Itu terjadi bertahun-tahun.

Oleh karena itu, segenap upaya yang kami lakukan, termasuk tadi (Rabu, 7 Maret 2018) kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan PNS sebagai pihak yang netral. Bagi yang melanggar, tentunya akan diberikan sanksi. Ini yang banyak belum dilakukan.

Sebenarnya, yang juga harus dihukum berat adalah para pasangan calon (paslon) yang mengondisikan si pegawai negeri ini tidak netral. Itu yang harus ditangkap dan didiskualifikasi. Kalau itu memberi efek jera, pasti orang tidak akan berani lagi.

Jadi, dua pihak ini harus kita tegakkan hukumnya. Bagi pegawai negeri yang tidak netral diberi sanksi, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Para pihak lain atau tim sukses yang mengondisikan PNS menjadi tidak netral juga harus dihukum berat serta didiskualifikasi. Belum pernah terjadi dalam pemilu kita ini pasangan calon didiskualifikasi gara-gara terbukti mengondisikan pegawai negeri supaya menjadi tidak netral. Namun, cobalah hal itu kita lakukan. Pasti akan menimbulkan efek jera yang lebih kuat ketimbang pegawai negeri ini ditangkap satu per satu lalu dipecat atau diturunkan pangkatnya. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Namun, coba saja paslon yang melanggar itu diskualifikasi. Tentu mereka akan takut semua. Jadi, itu yang belum kita tegakkan. Padahal, hukumnya sudah ada. Pemerintah dalam hal ini Kemendagri telah melakukan perekaman KTP-el untuk mengantisipasi data ganda pemilih.

Efektifkah itu?

Ini bukan masalah efektif atau tidak efektif. Ini memang diatur. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan Pemilu 2019, semuanya menggunakan KTP-el. Karena UU terkait dengan kependudukan itu menyatakan bahwa KTP ini juga selesai pada 2018, sedangkan pemilunya diadakan pada 17 April 2019, otomatis Pemilu 2019 harus menggunakan KTP-el.

Oleh karena itu, segenap daya dan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan pemda sudah menuju ke sana, yakni menyelesaikan pekerjaan ini sampai tuntas. Jadi, partisipasi masyarakat pun diperlukan. Sebab, ada juga bagian-bagian masyarakat kita yang berpindah-pindah. Bahkan, ada budaya yang menghambat proses perekaman KTP-el, sebut saja misalnya ada budaya yang tidak menerima cara perekaman mata dengan menggunakan alat. Itu ada, terjadi di wilayah pedalaman Papua. Baru-baru ini, dalam ajudikasi, KPU sudah 4 kali kalah.

Bagaimana prediksi pemerintah?

Ajudikasi merupakan salah satu penguatan dari fungsi Bawaslu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini merupakan salah satu bagian dari jalur penegakan hukum yang ada kaitannya dengan sengketa pemilu. Pihak yang bersengketa sebelum melewati ajudikasi terlebih dahulu dilakukan mediasi apabila terdapat pihak yang tidak puas, kemudian dilakukan ajudikasi. Apabila dalam proses ajudikasi masih terdapat pihak yang belum puas, pihak tersebut dapat melakukan gugatan ke PTUN. Keputusan dari PTUN tersebut akan bersifat final dan mengikat.

Dengan meningkatnya jumlah parpol baru yang menjadi peserta Pemilu 2019 dan terdapat partai politik peserta Pemilu 2014 yang tidak lolos verifikasi oleh KPU, proses ajudikasi merupakan hal yang wajar terjadi mengingat dinamika politik yang terjadi.

Dengan banyaknya peserta baru, apakah pilpres/pemilu besok akan seru? Bagaimana prediksi pemerintah?

Pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana amanat dari MK untuk melaksanakan pemilu dan pilpres serentak pada 2019. Regulasi yang disusun oleh pemerintah dan DPR memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi setiap partai politik peserta pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan metode konversi suara saint league murni memberikan kesempatan yang sama bagi partai untuk mendulang suara dan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun kembali lagi, masyarakatlah yang memiliki daulat untuk menilai dan memilih partai serta wakil rakyat yang sesuai dengan visi-misi yang diembannya.

Seperti apa target pemerintah terkait partisipasi Pemilu dan Pilpres 2019 nanti?

Target Nasional partisipasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 oleh KPU sebesar 77,5%, naik sebesar 2,5% dari target partisipasi nasional Pilkada 2017. Menurut kami, lebih banyak lebih bagus, bahkan kalau perlu menembus 80%. Nah, partisipasi itu sendiri bukan sekadar angka-angka, melainkan kualitas. Ini menjadi tantangan kami. Sebab, disparitas kesenjangan SDM dalam politik itu masih dipengaruhi kultur setempat dan sistem sosial setempat. Mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari Jakarta, justru mereka sangat cerdas dalam politik. Namun, orang yang dekat dari Jakarta sekalipun belum tentu lebih cerdas dalam berpolitik.

Artinya, di situlah posisi pendidikan politik menjadi sangat penting. Nah, pendidikan politik ini adalah sebuah pekerjaan besar. Sebab, mengubah cara pandang masyarakat tentang apa itu makna pemilu terhadap dirinya, lingkungannya, serta keberlangsungan bangsa ini tidaklah mudah.

Wawancara Ade Nyong La Tayeb dan pewarta foto Tatang Muchtar dari SINDO Weekly

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru