oleh

Diskusi dengan Ketua MPR RI, APPERTI Sampaikan Berbagai Persoalan Perguruan Tinggi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, memperkenankan pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi (APPERTI) untuk bersilaturahmi dan berdiskusi di ruang kerja Ketua MPR RI Gedung Nusantara III MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Turut hadir Prof. Dr. Jurnalis Uddin selaku Ketua APPERTI serta APPERTI lainnya seperti, Dr.  Ir.  H. M. Budi Djatmiko MSi, MEI, Andi Desfiandi  SE, MBA, Tajudin Malik, Wahyu Wismanto, Dr Abshor Marantika SE, MSi, MM, Sophiyanto, Henri Kampai, Zaharuddin, Hidayatullah Daud, R. Mohammad, dan  Naba Aji Notoseputro.

Dengan maksud APPERTI berkunjung untuk bersilahturahmi sekaligus menyampaikan tentang banyak hal terkait kondisi dan persoalan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini, terutama perguruan tinggi swasta.

Ketua APPERTI Jurnalis Uddin menuturkan, “kunjungan APPERTI kali ini ingin berdiskusi dengan ketua MPR mengenai kondisi perguruan tinggi saat ini. Seperti penilaian pemerintah terhadap lulusan perguruan tinggi swasta hanya berdasarakan tingkat akreditasi. Contohnya, salah satu syarat menjadi pegawai negeri sipil, lulusan perguruan tinggi swasta minimal yang telah terakreditasi B.”

Menurutnya, ini merupakan diskriminatif bagi sumber daya manusia yang kompeten tetapi lulus dari perguruan tinggi swasta yang tidak sesuai dengan syarat. Seharusnya, lanjut Uddin, penilaian awal adminstratif tidak hanya dengan status akreditasi perguruan tinggi tetapi juga penilain IPK lulusan tersebut.

“Sebagai pertimbangan dapat dilihat juga nilai IPK cumlaude bagi lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi yang tidak sesuai dengan syarat. Ini salah satu cara untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten untuk pegawai pemerintahan (PNS),” ucap Uddin.

Searah dengan Jurnalis Uddin, Dewan Penasehat APPERTI Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko MSi, MEI, menyampaikan persoalan perguruan tinggi lainnya seperti kondisi nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia saat ini yang memang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Baca juga :  Era Jokowi Hanya Ada 2 Poros, Poros Bicara dan Poros Kerja

“Nilai APK Indonesia saat ini sangat rendah. Tentunya untuk meningkatakan nilai APK ini tidak hanya sebagai pekerjaan rumah perguruan tinggi sebagai pelaksana menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah juga harus mendukung penuh dengan kebijakan yang mendukung perkembangan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta,” tegas Budi Djatmiko.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, bagian anggaran pengembangan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta harus sebanding. Selain itu, jumlah penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dibatasi. Sehingga, perguruan tinggi swasta mampu membina sumber daya manusia yang kompeten.

“Tidak hanya itu, tujuan menjadi world class university bagi perguruan tinggi di Indonesia seharusnya didukung penuh oleh pemerintah. Tetapi saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan izin kepada perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indonesia. Kami berharap kebijakan ini dapat dikaji kembali mengenai dampak dari kebijakan ini bagi perguruan tinggi di Indonesia,” lanjut Budi Djatmiko.

Ketua MPR RI Dr Zulkifli Hasan SE, MM menerima dengan hangat berbagai saran, ide pemikirian maupun pandangan yang disampaikan aktivis APPERTI.

“Saya sudah mencatat berbagai ide, masukan maupun permasalahan yang disampaikan. Tentunya ini sebagai upaya perbaikan pembenahan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, Tentunya bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah, tetapi peran perguruan tinggi sangat penting. Jika ingin mengubah kondisi pendidikan bangsa, tentunya perubahan dimulai dari usaha kita sebagai warga Indonesia. Pemerintah memiliki perannya, perguruan tinggi pun memiliki perannya tersendiri,” tandas Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Smbr: republika

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru