oleh

Soal Dugaan TPPU Hasil Pajak Daerah, Ayah Dodi Dilaporkan Ke KPK

 

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Berdasarkan laporan Mayarakat Anti Korupsi Indonesia yang ditunjukan pada KPK dan Kejaksaan Agung.

Ayah kandung Dodi Reza yang saat ini menjadi orang nomor satu di Sumatera Selatan ini, diduga telah melakukan tindakan gratifikasi, tindak pidana korupsi dan tindakan pencucian uang (TPPU) atas Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 17 Pemerintah di Kabupaten/Kota sebesar Satu Triliun lebih.

Dalam isi laporan MAKI dengan nomor surat 061/MAKI/III/2018 yang diterima KPK pada tanggal (09/03/18) itu, dana bagi hasil pajak daerah yang tidak disalurkan sebesar Rp. 1.326.021.785.983.93 atau Satu Triliun, Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar, Dua Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus, Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen.

Sementara itu, untuk laporan MAKI yang ditunjukan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nomor surat 062/MAKI/III/2018 diterima pada 8 Maret 2018 kemarin.

Berdasarkan UU BPK RI No 15 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksana Lainnya, laporan hasil pemeriksaan tersebut bersifat final, dan mengikat serta harus ditindak lanjuti dalam kurun waktu 90 hari, setelah diterbitkannya hasil pemeriksaan itu kepada publik.

“Setelah diterbitkannya hasil pemeriksaan itu kepada publik, pada  tanggal 30 mei 2017 terkait dengan LHP ini, berarti selambat lambatnya tanggal 30 agustus 2017 sudah harus ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumsel dengan menyalurkan dana bagi hasil pajak kendaraan sebesar Satu Triliun lebih itu,” kata Deputi MAKI Sumatera Bagian Selatan, Amrizal Amroni.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin juga terseret dalam kasus korupsi dana hibah tahun 2013. Seperti diketahui, dalam laporan itu, tidak hanya Alex Noerdin yang terlapor, nama Sekertaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar yang saat itu jadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga diduga tidak menganggarkan penyaluran dana tersebut, pada APBD Perubahan

Baca juga :  Tak Pilih Dodi Reza, Hanura Dukung Herman Deru Maju Pilgub Sumsel 2018

Diketahui, kasus ini juga menyeret nama lain, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, SH MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diduga tidak menganggarkan penyaluran dana tersebut pada APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017. (Haji Merah).

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru