oleh

Pencairan Dana Desa Baru 60%, Pemerintah Daerah Diminta Serius 

 

JAKARTA, KICAUNEWS.COM  – Capaian dana desa yang baru bisa dicairkan baru hanya 60 persen. Lambatnya pencairan ini disebabkan karena masih adanya persoalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum rampung di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam Preas Rilisnya, seperti diterima redaksi, Sabtu (10/03) di Jakarta.

Melihat kondisi itu, Eko meminta agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam memproses pencairan dana desa tersebut. Apalagi, sambung Eko, dana desa ini memilki dampak positif dalam pembangunan program padat karya di desa-desa.

“Dana desa itu, masuk gelondongan. Kalau APBD antara DPRD dan Bupati tidak selesai, maka dana desanya pun akan jadi korban, dan pembangunannya pun tidak akan terganggu,” kata Menteri Desa, Eko.

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana desa itu, Menteri Eko meminta kepada seluruh masyarakat, agar tidak takut untuk melaporkannya kepada penegak hukum, jika menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa.

“Saya Meminta agar mereka tidak takut untuk melaporkan, karena pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan masyarakat,” kata Eko.

Seperti diketahui, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berencana akan melibatkan banyak pihak untuk mengawasi penggunaan dana desa, diantaranya melibatkan kepolisian, kamtibnas, dan pengawasan lainnya. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru