oleh

Tanggapan Ketum LPK-GKMI Tentang Hut PDI P di Kab.Pangandaran

PANDANDARAN, KICAUNEWS.COM -Dengan berlangsungnya kegiatan hut PDI-P yang ke-45 yang di selenggarakan di panggung terbuka pantai barat Pangandaran meriah,hari Selasa (30/01/2018) dan penyerahan hadiah bagi pemenang LCC.Juga di hadiri bakal calon Gubernur Jawa Barat TB Hasanudin.

Dan nampak hadir juga Aparatur Sipil Negara(ASN) di kegiatan HUT PDI Perjuangan salah satunya Sekretaris Daerah (SekDa).Apa yang terjadi di depan mata, meski proses Pilkada 2018  sebenarnya masih di fase awal,  sudah terlihat pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara. Maknanya potensi pelanggaran yang melibatkan ASN akan terus berulang serta sulit dihentikanya.

Dari hasil perbincangan kami awak media dengan ketua umum DPP, LSM (LPK.GKMI) Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Keadilan Masyarakat Indonesia,Ade Jenal M SH Menanggapi soal ASN Menghadiri Acara HUT PDI Perjuangan.Menurut Ade, Salahkah mereka para ASN yang terseret arus ke pusaran politik pilkada? Jangan limpahkan kesalahan sepenuhnya kepada ASN,jika saja pola kerja birokrasi beralaskan meritokrasi, maka seorang pegawai negeri tidak akan menggadaikan baju korps netralnya atau seperti pepatah  “hidung tak mancung pipi tersorong-sorong “ yakni mencebur berpolitik praktis demi setidaknya untuk mempertahankan karir jabatan.

Cara keliru kepala daerah terpilih, Gubernur, Bupati pada penentuan jabatan ASN yang lebih ditakar menurut kedekatan hubungan keluarga (consanguinity), dukungan politik informal serta daerah asal mewarnai atau bersinggungan dengan pola kerja birokrasi yang masih berwatak aristokratik, bukan merit system.

Para kepala daerah terpilih yang berwatak aristokratif seringkali melanggengkan kekuasaan yang berbasis kekayaan, keluarga (familism)posisi kelas sosial dan suku atau klan,di sinilah jebakan dan dilema Pegawai Negeri Sipil dalam pilkada. Maka dengan terpaksa atau sukarela ASN akhirnya beramai ramai terseret dalam arus politik sebab disanalah taruhan karir jabatan “mendukung atau kecemplung”. ungkap Ade.

Baca juga :  Patroli Dialogis, Berikan Himbauan Petugas Alfamart

Masih ungkap Ade Jenal, jika sudah demikian sejatinya mereka adalah barisan politisi yang tersamar dalam seragam ASN. Maka “politisi berseragam” itu terlibat dalam pilkada karena mereka merasa diri adalah vote getters  bagi pasangan calon pilkada. Demi mempertahankan atau mengejar jabatan akibat sistem birokrasi yang kental dengan aroma politik dimana sosok terpilih kepala daerah berwatak aristokratik, yang dinilai berjasa dengan mudah naik eselonnya, yang berkeringat dia yang dapat, dan siapa netral kena tinggal.

Kalau untuk ASN Fenomena barisan ASN ramai-ramai ikut kegiatan politik dalam HUT PDI Perjuangan, Netralitas ASN ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas menyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN.

Selain UU ASN, ada beberapa dasar hukum lain yang menyatakan ASN harus bersikap netral. Dasar hukum itu adalah UU No. 10 tahun 2016 tentang penetapan PP nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Secara teknis, hal itu juga diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta PP no. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B2355 tanggal 22 Juli 2015 pemerintah juga melarang penggunaan aset pemerintah dalam Pemilukada. Intinya, pemerintah akan menjatuhkan sanksi bagi PNS/ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat Pungkas Ade.(eris)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru